Potensinews.id — Gelombang protes terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampung Utara kian menguat. Aliansi Masyarakat Lampung Utara Menggugat (AMLUM) secara terbuka mendesak Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, untuk mencopot Kepala Dinas SDABMBK yang dinilai gagal menjalankan amanah pembangunan infrastruktur.
Desakan tersebut mencuat menyusul kondisi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Lampung Utara yang rusak parah dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. AMLUM menilai kerusakan itu bukan semata akibat faktor alam, melainkan dampak gagalnya pelaksanaan 24 paket proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp27,155 miliar.
“Ini bukan sekadar retak kecil atau lubang biasa. Jalan dan jembatan rusak, kecelakaan terjadi, aktivitas warga terganggu. Lalu siapa yang bertanggung jawab?” teriak salah satu orator dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas SDABMBK, Rabu (21/1/2026).
AMLUM menilai mandeknya puluhan proyek strategis tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola, rendahnya kemampuan manajerial, serta kegagalan kepemimpinan di internal SDABMBK. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi keselamatan maupun pergerakan ekonomi lokal.
Koordinator aksi, Arie Permadi, menyebut kegagalan realisasi proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu sebagai sinyal keras buruknya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Bupati tidak bisa terus diam. Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, beliau wajib bertindak tegas. Kepala Dinas SDABMBK dan OPD yang gagal total harus dievaluasi dan dicopot,” tegas Arie.
Tak hanya menyasar SDABMBK, AMLUM juga melayangkan “kartu kuning” kepada Bupati Lampung Utara. Massa menilai lemahnya pengawasan dan pembinaan dari kepala daerah turut berkontribusi terhadap gagalnya pembangunan infrastruktur tahun 2025.
Dalam pernyataan sikapnya, AMLUM menyampaikan tiga tuntutan utama:
-
Meminta Bupati Lampung Utara bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan infrastruktur.
-
Mendesak pencopotan Kepala Dinas SDABMBK.
-
Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala OPD serta pemberhentian pejabat yang dinilai tidak kompeten.
Aksi unjuk rasa berlangsung di dua titik, yakni Kantor Dinas SDABMBK dan Kantor Bupati Lampung Utara. Di lingkungan Pemkab, massa diterima Asisten I Setdakab Lampung Utara, Mat Soleh.
Mat Soleh menjelaskan, Bupati Lampung Utara sebenarnya telah menunggu untuk beraudiensi guna mendengarkan langsung aspirasi massa. Namun hingga pukul 10.30 WIB, perwakilan pengunjuk rasa belum hadir sehingga Bupati melanjutkan agenda kerja.
Meski demikian, Mat Soleh menegaskan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap kondisi Lampung Utara.
“Aspirasi masyarakat akan kami laporkan kepada pimpinan, dan hasilnya akan kami sampaikan secepatnya kepada perwakilan aksi,” ujarnya.
Sementara itu, AMLUM mengingatkan akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons konkret dari pemerintah daerah.
