Potensinews.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menggelar pertemuan bersama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu guna membahas keluhan pegawai serta menindaklanjuti instruksi Bupati Pesisir Barat terkait pengembalian penugasan ke instansi kerja dan domisili masing-masing. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Gedung Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, Rabu, 14 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya agar setiap kebijakan yang diambil berjalan tepat sasaran dan berpihak pada efektivitas pelayanan publik. Sekretaris Daerah didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marnentinus, S.IP., serta Sekretaris BKPSDM Eko Priyanto, S.Kom.
Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa sebanyak 113 PPPK paruh waktu di sektor pendidikan akan dikembalikan ke satuan pendidikan tempat mereka semula bertugas. Kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan jarak domisili yang cukup jauh dari lokasi penugasan saat ini, sehingga dinilai dapat menghambat efektivitas kerja dan mobilitas para pegawai.
“Atas berbagai pertimbangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui arahan Bupati memutuskan agar PPPK paruh waktu dikembalikan ke domisili masing-masing. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Tugas yang baru,” ujar Sekretaris Daerah.
Sekretaris Daerah juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat akan terus memberikan dukungan optimal bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan PPPK dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan dan pelayanan terbaik bagi ASN dan PPPK, sehingga mereka dapat memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
