Potensinews.id – Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kota Agung Timur masih menjadi sorotan.
Meski Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus, Saidi, telah melakukan pengecekan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Teba yang dikelola Yayasan ASOOFAATI KALIANDA, Kamis, 12 Maret 2026, persoalan transparansi anggaran dinilai belum terjawab secara gamblang.
Saidi, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas SPPG, meninjau langsung operasional dapur hingga daftar menu untuk satu pekan ke depan.
Ia menyatakan bahwa secara prosedural dan fasilitas produksi, pihak pengelola telah memenuhi standar kelayakan, mulai dari area dapur basah hingga tempat penyajian.
Namun, Saidi menekankan perlunya penguatan pada quality control saat bahan baku diolah menjadi makanan jadi. Hal ini merespons keluhan warga terkait menu yang dinilai tidak layak atau kurang memadai.
“Yang paling penting adalah kontrol yang memastikan makanan itu layak dikonsumsi. Ketika quality control ini lemah, maka akan ada hal yang kurang bisa diterima oleh penerima. Saya sudah berpesan kepada Kepala SPPG untuk mengoordinir tim dengan lebih baik, mengingat ada 2.400 lebih penerima manfaat,” jelas Saidi.
Meski demikian, suasana pengecekan sempat diwarnai tanda tanya ketika Saidi enggan merinci perhitungan biaya per porsi yang menjadi pangkal protes wali murid.
Sebelumnya, warga mengeluhkan menu berupa apem, jeruk, dan kurma yang dianggap tidak sebanding dengan alokasi anggaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
“Kalau persoalan besaran porsi kami tidak membahas itu. Yang kami bahas adalah ahli gizinya meyakinkan bahwa setiap porsi memenuhi kecukupan gizi yang diharapkan pemerintah,” tegas Saidi.
Pernyataan ini dinilai belum menyentuh substansi pertanyaan publik mengenai akuntabilitas penggunaan dana negara.
Terlebih, pada Rabu, 11 Maret, Kepala SPPG Teba, Ayu, sempat mengakui adanya pengurangan porsi dengan alasan kerusakan produk, namun enggan memberikan rincian alokasi anggaran saat dikonfirmasi media.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti keluhan wali murid serta memberikan transparansi penuh atas setiap rupiah anggaran publik yang dialokasikan untuk gizi anak sekolah di wilayah tersebut.
