Potensinews.id – Pemerintah Kabupaten Way Kanan secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Negeri Agung guna merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Selasa, 10 Februari 2026.
Infrastruktur jalan menjadi isu krusial yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat setempat.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Camat Negeri Agung ini dihadiri oleh Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi. Hadir pula jajaran Kepala SKPD, Forkopimcam, para Kepala Kampung, serta tokoh masyarakat.
Camat Negeri Agung, Hepi Haryanto, dalam laporannya memaparkan dua usulan prioritas hasil serapan aspirasi tingkat kampung, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan rehabilitasi Kantor Camat Negeri Agung.
Hepi menekankan bahwa kondisi jalan yang buruk saat ini sangat mengancam keselamatan dan menghambat akses layanan kesehatan masyarakat.
“Yang paling utama mohon diprioritaskan infrastruktur jalan. Saking buruknya kondisi jalan, kami khawatir bagi warga yang hendak melahirkan, bisa-bisa melahirkan di tengah jalan sebelum sampai ke fasilitas kesehatan,” tegas Hepi Haryanto.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekda Machiavelli Herman Tarmizi menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan pembangunan meski tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia memastikan arah pembangunan akan tetap fokus pada kebutuhan nyata masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan. Walaupun tantangan anggaran cukup sulit, pemerintah tetap mengalokasikan pembangunan untuk delapan ruas jalan dan jembatan yang menjadi prioritas daerah tahun mendatang,” jelas Machiavelli.
Ia menambahkan bahwa usulan perbaikan infrastruktur memang mendominasi rencana pembangunan karena berdampak langsung pada konektivitas dan ekonomi warga.
Selain agenda pembangunan fisik, Musrenbang kali ini juga diisi dengan program perlindungan sosial.
Secara simbolis, Sekda menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 15 penerima manfaat. Program jaminan sosial ini didanai melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
