Potensinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan menggelar rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin, 30 Maret 2026.
Ketua DPRD Way Kanan, Rial Kalbadi, S.H., menegaskan bahwa LKPJ merupakan dokumen strategis yang memerlukan kajian mendalam, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi tahunan.
Dokumen ini menjadi instrumen vital bagi legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan transparan.
“DPRD akan mencermati secara komprehensif seluruh isi LKPJ ini. Ini adalah bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan kami terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025,” tegas Rial Kalbadi.
DPRD menilai momentum ini sangat krusial untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terdapat empat poin utama yang akan menjadi sorotan fraksi dan komisi dalam pembahasan lanjutan:
1. Evaluasi Makro: Meninjau pertumbuhan ekonomi dan efektivitas program penurunan angka kemiskinan.
2. Sinkronisasi Anggaran: Mengukur sejauh mana penyerapan anggaran berbanding lurus dengan output nyata di lapangan.
3. Relevansi Kebijakan: Memastikan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan mendesak warga Way Kanan.
4. Standar Pelayanan: Menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.
Rial menyatakan bahwa klaim keberhasilan yang disampaikan pemerintah harus didukung oleh validitas data yang akurat. Analisis komprehensif diperlukan agar DPRD dapat merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi arah pembangunan Way Kanan ke depan.
“Kami ingin melihat data yang valid, bukan sekadar laporan di atas kertas. Rekomendasi yang akan kami keluarkan nantinya bertujuan untuk perbaikan kinerja pemerintah di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
