Potensinews.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan keprihatinan sekaligus sikap tegas terkait meningkatnya kasus campak di Bandar Lampung berdasarkan hasil pemantauan Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut Asroni, kenaikan jumlah kasus campak tidak bisa dipandang sekadar sebagai data statistik semata. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal serius yang menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pencegahan penyakit serta ketersediaan vaksin di daerah.
“Campak merupakan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Jika kasusnya meningkat, berarti ada yang perlu segera dibenahi dalam sistem perlindungan kesehatan anak,” kata Asroni, Rabu (4/3/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang beredar, kebutuhan vaksin campak di Kota Bandar Lampung mencapai puluhan ribu dosis. Namun, ketersediaan stok yang ada saat ini hanya berkisar ratusan vial, sehingga jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan riil.
Situasi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena berpotensi mempercepat penyebaran penyakit jika tidak segera ditangani dengan langkah konkret.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung juga menilai bahwa cakupan imunisasi yang rendah dapat meningkatkan risiko terjadinya wabah. Idealnya, cakupan imunisasi harus mencapai minimal 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.
“Kalau ribuan anak belum mendapatkan perlindungan imunisasi, maka satu kasus saja bisa berkembang menjadi puluhan bahkan ratusan kasus dalam waktu singkat,” ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV mendorong sejumlah langkah cepat yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain melakukan audit terhadap data cakupan imunisasi di seluruh kecamatan, membuka secara transparan jumlah kasus dan peta penyebarannya, serta mempercepat distribusi vaksin melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, Komisi IV juga meminta agar program imunisasi kejar dilakukan secara masif, terukur, dan terjadwal untuk mengejar anak-anak yang belum mendapatkan vaksinasi.
Asroni menegaskan pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung guna meminta penjelasan secara teknis terkait kondisi tersebut, termasuk proyeksi kebutuhan vaksin dan langkah mitigasi apabila stok vaksin belum terpenuhi dalam waktu dekat.
“Kalau tidak ditangani dengan serius, ini bisa berdampak pada masa depan generasi kita. Pemerintah daerah harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya bergerak setelah kasus meningkat,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian bahwa seluruh anak di Bandar Lampung memperoleh haknya atas perlindungan kesehatan yang layak.
