Potensinews.id — Pola tender proyek yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran 2025 mendapat sorotan dari DPRD. Pasalnya, proses lelang dinilai terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rama Apriditya, menilai skema seperti itu tidak boleh kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Menurutnya, perencanaan proyek pada 2026 harus disusun lebih matang agar hasil pembangunan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat bertahan lama.
“Kalau tender terlalu mepet dan pekerjaan dikejar waktu, kualitas pasti jadi korban,” tegas Rama dalam rapat hearing Komisi III bersama Dinas PU, Jumat (13/2/2026).
Ia menilai pekerjaan yang dilaksanakan secara terburu-buru hampir mustahil menghasilkan konstruksi yang baik. Karena itu, proses perencanaan perlu dilakukan secara lebih cermat dan terukur sebelum proyek dijalankan.
Rama menekankan bahwa penentuan metode pekerjaan, seperti penggunaan rigid beton maupun hotmix, harus didasarkan pada kajian teknis yang jelas dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Ia bahkan mempertanyakan keputusan penggunaan rigid beton di sejumlah titik yang dinilai tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi wilayah.
“Ada daerah tertentu yang memang sudah seharusnya menggunakan rabat beton, bukan sekadar hotmix,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya lokasi yang justru membutuhkan konstruksi rigid, namun hanya menggunakan hotmix. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena jalan lebih cepat rusak dan memerlukan perbaikan berulang.
Menurutnya, ketidaktepatan dalam menentukan metode pekerjaan menunjukkan masih lemahnya perencanaan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.
Rama mencontohkan kawasan Panjang yang memiliki aliran air di bawah permukaan jalan. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan teknis sebelum menentukan jenis konstruksi.
“Di Panjang itu ada aliran air di bawah jalan. Kalau langsung dibuat rigid tanpa kajian yang tepat, akhirnya bisa meluap dan justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Dinas PU lebih selektif dalam menggunakan jasa konsultan perencanaan. Konsultan dinilai harus memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi geografis dan teknis setiap wilayah.
“Konsultan perencanaan harus lebih peka terhadap kondisi daerah. Jangan asal menentukan spesifikasi pekerjaan,” katanya.
Rama menegaskan bahwa penggunaan konsultan yang kompeten menjadi kunci untuk mencegah kesalahan perencanaan pada proyek-proyek berikutnya, khususnya pada tahun anggaran 2026.
Ia juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek tahun 2025 yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung ke depan semakin baik.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
“Ke depan tentu akan kami evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan bisa lebih baik,” ujar Dedi.
DPRD berharap evaluasi tersebut benar-benar diikuti dengan perbaikan sistem perencanaan dan proses tender, sehingga proyek pembangunan pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan kualitas yang lebih optimal.
