Potensinews.id — Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026). Dengan membawa bendera Aliansi Lampung Melawan, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait arah kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama daerah, mewujudkan pendidikan gratis, penambahan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, pemindahan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif untuk mendukung anggaran pendidikan.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., didampingi Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, serta Ketua Komisi V DPRD Lampung Dr. Yanuar Irawan yang membidangi pendidikan. Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam membuka ruang dialog dan menerima aspirasi masyarakat secara terbuka.
Turut hadir menemui massa aksi sejumlah anggota DPRD serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki DPRD.
“Kami menerima dan menghargai aspirasi mahasiswa. DPRD akan mengawal tuntutan ini bersama Pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk fokus mengawal implementasi kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta penanganan sekolah yang belum memiliki legalitas agar tidak merugikan siswa.
DPRD Provinsi Lampung menilai aksi mahasiswa merupakan bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen memastikan kebijakan pendidikan berjalan konkret, adil, dan merata, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.
Dengan sikap terbuka terhadap aspirasi publik, DPRD Lampung menegaskan posisinya sebagai representasi rakyat yang siap mengawal kebijakan strategis demi masa depan pendidikan yang lebih baik.
