Potensinews.id – Di tengah dinamika arus mobilitas nasional yang kian meningkat, lintasan penyeberangan antara Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak kembali menjadi sorotan publik. Jalur ini bukan sekadar penghubung geografis antara Pulau Sumatera dan Jawa, melainkan simpul vital dalam sistem logistik nasional yang menopang distribusi barang, jasa, dan mobilitas manusia dalam skala besar.
Fenomena kemacetan parah pada arus balik Lebaran 2026 menjadi peringatan keras bagi negara.
Antrean panjang kendaraan logistik, keterlambatan kapal bersandar, serta ketidakseimbangan antara jumlah armada dan kapasitas dermaga menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas.
Dalam momentum angkutan Lebaran, tercatat hanya 28 dari 72 kapal yang dapat beroperasi secara optimal.
Penyebab utamanya adalah keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia. Kapal-kapal yang seharusnya menjadi solusi mobilitas justru terjebak dalam antrean sandar, menciptakan bottleneck yang berdampak luas.
Usulan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, untuk menambah dua dermaga baru di Bakauheni merupakan langkah rasional dalam jangka pendek.
Namun, jika melihat tren pertumbuhan kendaraan dan kebutuhan logistik nasional, penambahan tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka menengah dan panjang.
Dalam kajian transportasi dan manajemen logistik, kapasitas infrastruktur harus selalu lebih besar atau setidaknya seimbang dengan permintaan (demand).
Ketika kapasitas lebih kecil dari permintaan, maka yang terjadi adalah bottleneck, penyempitan aliran yang menyebabkan antrian, keterlambatan, dan inefisiensi.
Kondisi di Merak–Bakauheni saat ini adalah contoh konkret dari fenomena tersebut. Jumlah kapal sebenarnya memadai, namun tidak didukung oleh fasilitas sandar yang cukup.
Artinya, masalah utama bukan pada armada, melainkan pada infrastruktur pendukungnya.
Kemacetan di pelabuhan bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung pada ekonomi nasional.
Jalur Merak–Bakauheni dikenal sebagai “jalur emas” karena menjadi penghubung utama distribusi logistik antar pulau.
Ketika jalur ini terganggu, maka Distribusi barang menjadi lambat, Biaya logistik meningkat, Harga kebutuhan pokok berpotensi naik, dan Rantai pasok industri terganggu.
Dalam konteks makroekonomi, gangguan ini dapat menurunkan efisiensi nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Sumatera yang sangat bergantung pada suplai dari Pulau Jawa.
Dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik Komisi V maupun Komisi VII, kepada PT ASDP Indonesia Ferry untuk menambah tiga pasang dermaga di lintasan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap urgensi persoalan.
Sementara itu, langkah antisipatif seperti pemanfaatan dermaga alternatif milik PT Wijaya Karya Beton di Kecamatan Ketapang menjadi solusi darurat yang patut diapresiasi. Namun, solusi ini bersifat temporer dan tidak menyentuh akar masalah.
Dalam kerangka perencanaan jangka menengah, penambahan hingga 10 dermaga baru di masing-masing pelabuhan bukanlah gagasan yang berlebihan, melainkan kebutuhan berbasis data dan proyeksi.
Langkah ini akan memberikan beberapa manfaat strategis yakni Meningkatkan kapasitas sandar kapal secara signifikan, Mengurangi waktu tunggu dan antrean kendaraan, Mengoptimalkan operasional armada yang tersedia, serta Menjamin kelancaran distribusi logistik nasional.
Lebih dari itu, pembangunan dermaga merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional.
Wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda hingga kini masih berada dalam ranah perencanaan. Sementara itu, kebutuhan akan kelancaran transportasi antar pulau tidak dapat ditunda.
Dalam kondisi demikian, penguatan infrastruktur pelabuhan menjadi pilihan paling realistis dan strategis.
Penambahan dua dermaga sebagaimana diusulkan adalah langkah awal, tetapi visi besar harus tetap diarahkan pada pembangunan yang lebih masif dan berkelanjutan.
Kewibawaan Negara tidak hanya diukur dari stabilitas politik dan kekuatan diplomasi, tetapi juga dari kemampuannya menyediakan infrastruktur yang memadai bagi rakyatnya.
Pelabuhan Merak dan Bakauheni adalah wajah Indonesia di jalur logistik nasional.
Ketika keduanya mampu beroperasi secara optimal, maka kepercayaan publik akan meningkat, ekonomi akan bergerak, dan citra bangsa di mata dunia akan terangkat.
Sudah saatnya pemerintah melangkah lebih jauh tidak hanya menambal kekurangan, tetapi membangun masa depan.
Penambahan 10 dermaga di masing-masing pelabuhan bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan strategis demi Indonesia yang lebih terhubung, efisien, dan berdaulat.
Bandar Lampung, 2 April 2026
Oleh: Junaidi Ismail, SH | Ketum Poros Wartawan Lampung
