Potensinews.id – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung menggelar pertemuan strategis yang dikemas dalam bingkai buka puasa bersama di Rindu Alam, Batu Putu, Sabtu, 7 Maret 2026.
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi bagi DPP dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) se-Lampung menjelang agenda besar organisasi.
Mengusung tema Konsolidasi DPP dan DPK APINDO Lampung Menjelang Muskab/Kot dan Musprov ke-VIII, momentum Ramadan ini dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas internal. Fokus utama pertemuan adalah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Kot) serta Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII.
Ketua DPP APINDO Lampung, Ary Meizari Alfian, S.E., MBA., menegaskan bahwa sinergi antara pengurus di tingkat provinsi dan daerah sangat vital agar roda organisasi mampu memberikan kontribusi nyata bagi dunia usaha di Sang Bumi Ruwa Jurai.
“Kegiatan ini bukan sekadar silaturahmi, tapi bagian dari konsolidasi organisasi menjelang Muskab/Kot dan Musprov ke-VIII. Kita ingin memastikan APINDO Lampung semakin kompak dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ary.
Senada dengan itu, Sekretaris DPP APINDO Lampung, Yanuar Irawan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan wadah diskusi produktif untuk memastikan suksesi kepemimpinan di tingkat kabupaten maupun provinsi berjalan demokratis dan menghasilkan kepengurusan yang solid.
“Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan. Kami berdiskusi secara santai namun tetap fokus pada agenda strategis organisasi ke depan,” kata Yanuar.
Apresiasi juga datang dari Wakil Bendahara APINDO Lampung, Junaedi, yang menilai suasana hangat dalam pertemuan tersebut mampu mempererat hubungan kekeluargaan antar-pengusaha. Ia optimis APINDO Lampung akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dunia usaha di masa mendatang.
Acara ditutup dengan doa bersama dan makan malam yang semakin memperkokoh hubungan antarpengurus. Melalui langkah konsolidasi ini, APINDO Lampung bersiap menyongsong kepengurusan baru yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun regional.
