Potensinews.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hyatt Regency Bali, Sanur, Denpasar, Jumat, 13 Februari 2026.
Pertemuan strategis ini fokus membahas program kerja tahun 2026 serta penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Rapat ini merupakan agenda perdana pengurus periode 2025–2029 pasca-Musyawarah Nasional (Munas) VII. Fokus utama pertemuan adalah memperkuat kelembagaan agar lebih responsif terhadap dinamika pemerintahan di era baru.
Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pembaruan AD/ART menjadi prioritas karena landasan konstitusi organisasi belum mengalami perubahan sejak 2015. Melalui Munas Luar Biasa (Munaslub) mendatang, APPSI diharapkan memiliki identitas yang lebih adaptif dan visioner.
“Kita membutuhkan landasan konstitusi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman guna membangun organisasi yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” ujar Rudy.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa APPSI merupakan wadah vital bagi para gubernur untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.
Ia berkomitmen menggunakan forum ini untuk memastikan program-program strategis di Lampung mendapat dukungan penuh secara nasional.
“Program-program daerah akan kita perjuangkan bersama melalui APPSI dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Kami memandang forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan berpihak pada masyarakat daerah,” tegas Gubernur Mirza.
Pada tahun 2026, APPSI telah menjadwalkan serangkaian agenda besar, di antaranya:
*Lima Focus Group Discussion (FGD): Digelar di Jakarta, Maluku, dan Kalimantan Tengah dengan fokus pembahasan pada optimalisasi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sektor pertanian dan energi.
*Orientasi Pemerintahan: Dilaksanakan di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan NTT.
*Lokakarya Ekonomi: Membahas pemberdayaan UMKM dan strategi penarikan investasi berbasis penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, APPSI akan memfasilitasi pertemuan rutin antara gubernur dengan Presiden dan para menteri guna sinkronisasi kebijakan.
Langkah ini diambil untuk memastikan gubernur, sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, mampu menjadi motor penggerak pembangunan wilayah yang efektif dan transparan.
