Potensinews.id – Pj Gubernur Lampung sebut belanja wajib APBD 2023 terpenuhi.
Pj Gubernur Lampung, Samsudin, menyampaikan jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
Samsudin mengapresiasi masukan dan saran dari semua fraksi, yang menurutnya bertujuan untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mencapai tujuan bersama.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah keberhasilan Pemprov Lampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung untuk ke-10 kalinya.
Samsudin menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk DPRD, dalam mencapai prestasi tersebut.
“Meski opini WTP tidak menjamin pengelolaan keuangan yang sempurna, namun komitmen dan kerja keras kita semua merupakan kunci untuk mempertahankan predikat tersebut,” ujar Samsudin, Rabu, 24 Juli 2024.
Samsudin juga membahas upaya pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, DPRD, TNI-POLRI, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Terkait Pendapatan Daerah (PAD), Samsudin mengakui adanya penurunan realisasi dibandingkan tahun 2022.
Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung terus berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan, salah satunya melalui digitalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Peningkatan PAD akan mendukung fokus kerja Pemprov Lampung pada urusan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi,” jelas Samsudin.
Pada sisi Belanja Daerah, Samsudin menjelaskan bahwa realisasinya mencapai 85,12%, menyesuaikan dengan pencapaian PAD.
Ia memastikan bahwa Pemprov Lampung telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
“Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memenuhi seluruh hal yang menjadi belanja wajib sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Samsudin.
