Potensinews.id – FSPMI Jawa Timur gelar aksi desak pemerintah lindungi hak buruh.
Dalam rangka memperingati HUT ke-26, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur pada Kamis, 6 Februari 2025.
Aksi ini diikuti oleh sekitar 800 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur, menunjukkan soliditas mereka dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, H. Jazuli, SH, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan berbagai tuntutan buruh, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Beberapa isu utama yang menjadi sorotan adalah penghapusan sistem outsourcing, penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih pro-buruh.
Selain itu, para buruh juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menerbitkan Surat Edaran Gubernur terkait pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2025.
Mereka juga mendesak evaluasi terhadap kinerja pengawas ketenagakerjaan dan meminta pemerintah untuk membangun rumah sederhana bersubsidi bagi buruh.
“Aksi ini bukan hanya sekedar peringatan ulang tahun, tetapi juga bentuk perjuangan kami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Jawa Timur,” tegas Jazuli.
Senada dengan Jazuli, Sekretaris KC. FSPMI Probolinggo KITA, Alex Putra Wicaksana, juga menyoroti isu lingkungan dalam aksi ini.
FSPMI menolak proyek reklamasi pesisir utara Surabaya dan meminta pemerintah mengusut kasus dugaan pelanggaran HGB seluas 656 hektare di wilayah laut Sidoarjo.
“Kami berharap aksi ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kami ingin pemerintah mendengar suara kami dan segera mengambil tindakan nyata untuk memenuhi tuntutan kami,” tegas Alex.
Dengan aksi demonstrasi besar-besaran ini, FSPMI Jawa Timur berharap dapat memberikan tekanan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap permasalahan buruh dan segera mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. (Edy)
