Potensinews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Review Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyusunan Arsitektur Data di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (28/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian arsitektur SPBE dengan kondisi aktual di daerah, sekaligus memastikan penerapan empat prinsip Satu Data Indonesia, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
FGD diikuti jajaran pejabat administrator Dinas Kominfo Lampung Selatan serta perwakilan perangkat daerah yang terlibat dalam implementasi SPBE.
Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Dinas Kominfo Lampung Selatan, Delfarizy, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan integrasi layanan, perbaikan, dan rencana pengembangan sistem. Ia menambahkan bahwa output utama kegiatan ini meliputi penyusunan dokumentasi evaluasi arsitektur SPBE dan arsitektur data yang ada saat ini, rekomendasi pengembangan, serta roadmap tindak lanjut yang lebih terstruktur.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi sistem, keamanan, dan efisiensi layanan SPBE di Lampung Selatan,” ujar Delfarizy.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat, manual, atau terfragmentasi. Menurutnya, SPBE merupakan blueprint penyatuan sistem pemerintahan daerah.
“SPBE bukan sekadar memasukkan data ke komputer. Ini tentang memberikan layanan terpadu dan kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara real time,” tegasnya.
Achmad Herry juga menyampaikan tiga fokus utama Pemkab Lampung Selatan ke depan, yakni integrasi total sistem data, efisiensi anggaran—terutama untuk menghindari pembelian aplikasi berulang—serta peningkatan indeks SPBE.
Pada 2024, indeks SPBE Lampung Selatan tercatat di angka 3,08 dengan predikat baik dan menempati posisi ke-7 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. “Capaian ini patut diapresiasi, tetapi harus menjadi pemacu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Target kita bukan hanya tetap baik, tetapi menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung,” tambahnya.
Melalui FGD ini, Pemkab Lampung Selatan berharap percepatan transformasi digital dapat berjalan lebih optimal dan terarah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.
