Potensinews.id – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Lapangan Pemkab Tanggamus, Senin, 27 April 2026.
Dalam momentum ini, penguatan kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran menjadi poin utama yang ditekankan bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN).
Mewakili Bupati Tanggamus Moh Saleh Asnawi, Asisten III Setdakab Jon Novri bertindak sebagai inspektur upacara. Ia membacakan amanat Bupati yang menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan instrumen vital untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kualitas layanan publik.
“Otonomi daerah harus menjadi momentum untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok daerah,” ujar Jon Novri saat membacakan pidato Bupati di hadapan peserta upacara.
Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menyoroti pentingnya keharmonisan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Bupati menilai, sinergi yang kuat merupakan syarat mutlak agar target pembangunan nasional bisa menyentuh level akar rumput secara optimal.
Salah satu tantangan besar yang diangkat adalah masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat. Menurut Bupati, kondisi ini membuat ruang gerak pembangunan di daerah menjadi terbatas.
“Kemandirian fiskal adalah pilar utama. Kita harus mulai berinovasi agar daerah tidak terus-menerus bergantung pada anggaran pusat,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Bupati juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas wilayah untuk menangani isu-isu kompleks. Mulai dari pengelolaan sampah, sistem transportasi, hingga masalah lingkungan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah sendirian.
Pihaknya juga mengakui masih adanya celah dalam akses pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Untuk itu, reformasi birokrasi berbasis hasil dan pemanfaatan teknologi digital menjadi harga mati untuk memperbaiki kualitas layanan masyarakat.
Menutup amanatnya, Bupati berpesan agar seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan prinsip efisiensi yang ketat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan warga, bukan sekadar habis untuk kegiatan seremonial.
“Birokrasi tidak boleh hanya fokus menyerap anggaran. Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan, dan dipastikan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” pungkasnya.
