Potensinews.id — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 6 Mei 2026.
Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan terdapat tiga sektor utama yang menjadi perhatian masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga.
Menurutnya, sektor infrastruktur dan pendidikan telah menunjukkan perkembangan positif, sehingga fokus pemerintah selanjutnya diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik per 4 Mei 2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Gubernur Mirza.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi antara lain minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga di pasar, termasuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai diminta melakukan langkah mitigasi dan antisipasi terhadap potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi produksi pangan serta stabilitas harga.
Gubernur meminta seluruh kepala OPD menyusun strategi yang terukur dan dapat segera dieksekusi, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi.
Langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah meliputi operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan koordinasi dengan daerah penghasil, gerakan menanam, pemberian bantuan transportasi dari APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung distribusi komoditas.
Ke depan, setiap OPD diminta menyiapkan rencana mitigasi secara lebih terstruktur untuk triwulan berikutnya agar pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
