Potensinews.id — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara, William Mamora, mengapresiasi sikap Ketua DPD Partai NasDem dan Ketua DPD PAN Lampung Utara terkait polemik rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
William menilai kedua pimpinan partai tersebut merespons persoalan dengan mengedepankan substansi dan esensi masalah, bukan sekadar menyoroti judul pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya mengapresiasi sikap Ketua NasDem dan Ketua PAN. Mereka fokus pada substansi persoalan, yakni hal-hal yang menjadi catatan dan masukan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan nantinya,” kata William melalui sambungan video WhatsApp, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, pernyataan kedua tokoh politik senior tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik karena mampu menjaga suasana tetap kondusif di tengah polemik yang berkembang.
“Pernyataan mereka objektif dan teduh, sehingga suasana tetap guyub,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Lampung Utara yang membidangi infrastruktur, William mengaku wajar apabila dirinya menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah terkait rencana pembangunan yang akan dibiayai melalui pinjaman tersebut.
Ia mengungkapkan, dalam rapat pimpinan yang dihadiri unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah, dirinya sempat mempertanyakan kemungkinan perubahan lokasi pembangunan dari 17 ruas jalan yang direncanakan.
“Saya hanya meminta agar dilakukan kaji ulang terhadap locus pembangunan apabila masukan dan aspirasi yang berkembang di fraksi-fraksi sama sekali tidak dipertimbangkan,” katanya.
Menurut William, masukan itu muncul karena banyaknya aspirasi masyarakat yang diterimanya, baik dari kepala desa maupun tokoh masyarakat di sejumlah wilayah yang menginginkan adanya perbaikan infrastruktur jalan.
“Selama ini persoalannya tidak ada anggaran karena efisiensi. Sekarang ada rencana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, maka saya merasa perlu memperjuangkan lokasi yang menjadi aspirasi masyarakat. Ada beban moral yang harus saya jalankan,” tegasnya.
William yang juga berprofesi sebagai advokat dan menjabat Sekretaris DPC PERADI Kotabumi menegaskan dirinya tidak sembarangan dalam menyampaikan pernyataan, terlebih dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Gerindra.
Ia pun membantah anggapan bahwa Fraksi Gerindra menolak rencana pinjaman daerah tersebut. Menurutnya, hingga saat ini tidak pernah ada rapat resmi fraksi yang menghasilkan keputusan penolakan.
“Kalau memang menolak, tentu sebelumnya kami menggelar rapat fraksi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang diketahui ketua partai serta disampaikan kepada Ketua DPRD. Faktanya, itu tidak pernah ada,” ujarnya.
William juga mengingatkan agar pihak-pihak yang menanggapi pernyataannya lebih cermat memahami konteks persoalan dan tidak hanya terpaku pada judul pemberitaan.
“Harusnya dicek dulu fakta dan substansinya. Jangan asal bicara, apalagi sesama koalisi. Jangan sampai terkesan mencari poin politik,” katanya.
Ia memastikan hubungan Fraksi Gerindra dengan pihak eksekutif tetap berjalan baik. Namun, sebagai bagian dari koalisi pengusung pemerintah daerah, pihaknya tetap merasa perlu memberikan kritik dan masukan demi kepentingan masyarakat.
“Sebagai koalisi, kami tetap harus kritis dan selektif terhadap setiap kebijakan. Justru sebagai kawan harus saling mengingatkan dan menjaga,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, William mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan polemik tersebut untuk kepentingan tertentu.
“Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati cermat dan bijak melihat persoalan ini,” pungkasnya.
