Potensinews.id – Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 0,00 di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia. Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, Liza Derni, pada Senin, 15 Juni 2026, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tito menjelaskan bahwa inflasi nasional saat ini berada pada angka 0,82 persen dengan tren bulanan (month-to-month) yang cenderung melandai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laju inflasi dari April ke Mei 2026 masih dapat dikendalikan dengan baik.
Dalam paparannya, Tito menyebutkan tiga sektor utama yang menjadi penyumbang inflasi nasional, yakni sektor transportasi dengan andil sebesar 0,61 persen, sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39 persen.
Khusus sektor pangan, kenaikan harga dipicu oleh beberapa komoditas kebutuhan harian seperti cabai merah yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08 persen. Selanjutnya minyak goreng dan bawang merah masing-masing menyumbang 0,04 persen, sementara bahan bakar rumah tangga (gas) dan tomat masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,03 persen.
Di sisi lain, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar minus 0,74 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga pasar dan menurunnya daya beli masyarakat terhadap komoditas emas.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rasa syukur atas kondisi inflasi nasional yang tetap terkendali di tengah dinamika geopolitik global. Meski demikian, ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengawasan dan pengendalian harga.
Selain itu, Tito mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi dampak kenaikan harga bahan bakar subsidi maupun fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS terkait Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Tito menegaskan bahwa sensus yang didanai melalui APBN tersebut merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi wilayah, mengukur kapasitas ekonomi daerah, hingga memastikan program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 500.2/3811/SJ tanggal 24 April 2026, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi sosialisasi melalui media luar ruang seperti baliho dan videotron, penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan NGIBAR (NGIsi BAreng) kuesioner serta rapat koordinasi, penggerakan perangkat daerah untuk mendukung pendataan sektor usaha, BUMD, dan BUMDes, hingga pendampingan khusus pada kawasan strategis yang sulit dijangkau.
Tito juga mengimbau para kepala daerah untuk menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus sebagai bentuk keteladanan kepada masyarakat.
“Ini kita dukung, kalau bisa kepala daerah yang pertama kali yang disensus, itu memberi contoh yang bagus,” tegas Tito Karnavian.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui gerakan TIR.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga,” ujar Amalia.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPS sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendataan. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui publikasi menggunakan spanduk, banner, videotron, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mendukung pengumpulan data sektor BUMD dan menyukseskan gerakan NGIBAR yang dilakukan secara door-to-door.
Untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan sensus, BPS telah menyediakan live dashboard yang memungkinkan pemerintah daerah memantau perkembangan pendataan secara langsung dan real-time di wilayah masing-masing.
Menutup arahannya, Tito turut menyoroti antusiasme masyarakat terhadap gelaran Piala Dunia FIFA 2026. Menurutnya, semarak dukungan masyarakat di wilayah Indonesia Timur terlihat lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum tersebut melalui penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) yang dapat menjadi sarana hiburan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
“Manfaatkan betul demam dunia ini untuk menghibur masyarakat dengan hiburan sehat, sekaligus mendorong UMKM di sekitar lokasi acara agar ekonomi bergerak,” ujar Tito.
Di akhir kegiatan, Mendagri berpesan agar pelaksanaan nonton bareng dikoordinasikan dengan baik bersama unsur Forkopimda guna menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.
