Potensinews.id — Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Budi Perkasa Palembang bersama Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) menggelar operasi katarak gratis sebagai bagian dari rangkaian Bakti Sosial Terintegrasi Tahun 2026.
Sebanyak 125 warga mengikuti proses skrining dan asesmen kesehatan. Dari jumlah tersebut, 96 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani operasi katarak di RSUP Dr. Mohammad Hoesin.
Dalam kegiatan tersebut, AMCF turut menyerahkan dukungan bantuan senilai Rp120 juta guna mendukung pelaksanaan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengatakan bahwa operasi katarak bukan hanya bertujuan memulihkan fungsi penglihatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penerima manfaat.
“Kemampuan melihat kembali memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berinteraksi dengan keluarga, dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujar Gini Toponindro.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Bakti Sosial Terintegrasi, Deni Hamdani, menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat operasi katarak berasal dari kelompok masyarakat rentan yang telah melalui proses verifikasi dan asesmen.
“Penerima manfaat operasi katarak gratis ini merupakan warga desil 1 sampai 5 dalam DTSEN yang telah melalui proses asesmen sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Program operasi katarak gratis tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial RI, AMCF, RSUP Dr. Mohammad Hoesin, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan PERDAMI Sumatera Selatan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Bakti Sosial Terintegrasi Tahun 2026 yang secara keseluruhan menjangkau 507 penerima manfaat dengan total nilai bantuan dan layanan mencapai Rp1,06 miliar. Program tersebut mencakup berbagai layanan, mulai dari kesehatan, pemenuhan hak sipil, pendidikan, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat rentan yang memperoleh akses layanan kesehatan berkualitas, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, mandiri, dan produktif.
