Potensinews.id — Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kunjungan Display Pangan Lokal yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adisucipto Nomor 48 Pontianak, Senin (25/5/2026), berlangsung meriah dan dipadati masyarakat. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan menekan potensi inflasi daerah.
Menurutnya, stabilitas pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program yang mampu memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan mudah dan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menambahkan, agenda tersebut tidak hanya berfokus pada distribusi pangan murah, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk pangan lokal unggulan Kalimantan Barat kepada masyarakat luas. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan berbasis potensi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro. Kehadirannya berkaitan dengan agenda diseminasi dan diskusi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Pangan yang dilaksanakan di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Atnike menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program semacam ini merupakan bentuk kolaborasi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang layak, aman, dan terjangkau sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Ia menilai penguatan sektor pangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi dan stabilitas harga, tetapi juga menyangkut tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Kehadiran display pangan lokal juga dianggap sebagai langkah positif untuk memperkenalkan potensi pangan daerah sekaligus mendukung kemandirian pangan berbasis lokal.
“Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dijaga bersama. Saya melihat kegiatan ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan yang inklusif,” ujar Atnike saat meninjau lokasi kegiatan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pemahaman hak atas pangan di daerah, Atnike Nova Sigiro turut menyerahkan Modul Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 16 tentang Hak Atas Pangan kepada Manto. Penyerahan modul tersebut menjadi simbol sinergi antara Komnas HAM RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong implementasi prinsip hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak atas pangan yang adil, aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
