Potensinews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Lampung Selatan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian prestisius tersebut menegaskan komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026). Penyerahan tersebut dilakukan bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja keras serta sinergi yang telah dibangun selama ini.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujar Bupati Egi.
Menurutnya, raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara efektif demi kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program yang berdampak positif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah, sinergi antarperangkat daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung terciptanya sistem yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” jelas Rini.
Dengan raihan WTP ke-10 ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar kembali membuktikan konsistensinya dalam menjaga akuntabilitas publik serta memastikan setiap penggunaan APBD diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
