Potensinews.id – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba menggelar Penyuluhan Hukum bagi aparatur pemerintah daerah serta para kepala sekolah UPTD SD dan SMP se-Kabupaten Tubaba di Aula SMP Negeri 9 Tubaba, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., yang diwakili Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tubaba, Budi Sugiyanto, S.H., M.H., mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Tubaba dan Kejari Tubaba dalam memberikan pendampingan serta edukasi hukum kepada aparatur pemerintah.
Menurutnya, penyuluhan hukum menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, khususnya bagi para kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan.
“Kegiatan ini menjadi upaya bersama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kesalahan dalam tata kelola administrasi dan keuangan sekolah. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan akan menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas,” ujar Budi Sugiyanto.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, dapat berjalan secara profesional dan sesuai aturan.
Dalam penyuluhan tersebut, Kejari Tubaba menghadirkan tiga narasumber, yakni Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., Kasi Intelijen Rizka Nurdiansyah, S.H., M.H., serta Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., M.H.
Para narasumber memaparkan tugas dan fungsi Kejaksaan, khususnya peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penegakan hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, pelayanan hukum, hingga penyelesaian sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara.
Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendampingan hukum dalam pelaksanaan program pemerintah, pengadaan barang dan jasa, penyusunan regulasi, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan agar terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berharap aparatur pemerintah dan para kepala sekolah semakin memahami aspek hukum dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan pendidikan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Pemerintah juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum penyuluhan sebagai sarana konsultasi dan peningkatan kapasitas agar setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil senantiasa berlandaskan hukum, demi mendukung terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang maju, aman, dan sejahtera.
