Potensinews.id – Di era media sosial, kecepatan informasi sering kali mengalahkan ketepatan informasi. Sebuah video dapat beredar ke jutaan orang hanya dalam hitungan menit, sementara klarifikasi resmi membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi. Akibatnya, kepanikan masyarakat sering kali lahir bukan karena bencananya, melainkan karena informasi yang keliru.
Peristiwa yang terjadi setelah meningkatnya status aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi Level III (Siaga) adalah contoh nyata. Beredar sebuah video yang memperlihatkan letusan dahsyat pada malam hari dengan semburan api menjulang tinggi. Banyak orang langsung mempercayainya sebagai kondisi terkini Gunung Anak Krakatau.
Untungnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) bergerak cepat. Mereka segera memberikan klarifikasi bahwa video tersebut bukan merupakan dokumentasi erupsi terbaru, melainkan video lama yang kembali disebarluaskan sehingga menimbulkan kesan seolah-olah terjadi letusan besar pada malam itu. Bersamaan dengan itu, PVMBG juga meluruskan informasi mengenai radius bahaya yang sempat beredar lima kilometer, padahal rekomendasi resmi yang berlaku adalah tiga kilometer dari pusat aktivitas erupsi. Langkah cepat seperti ini patut diapresiasi.
Di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan pemerintah dalam memberikan penjelasan resmi sama pentingnya dengan penanganan teknis di lapangan. Informasi yang benar merupakan bagian dari mitigasi bencana. Bahkan dalam banyak kasus, informasi yang akurat mampu menyelamatkan lebih banyak orang daripada sekadar sirene peringatan.
Hoaks bukan hanya berita bohong. Dalam konteks kebencanaan, hoaks dapat berubah menjadi ancaman nyata.
Bayangkan jika masyarakat pesisir percaya bahwa tsunami besar akan segera terjadi tanpa dasar ilmiah. Kepanikan massal bisa muncul. Jalanan dipenuhi kendaraan yang berebut keluar kota, rumah sakit menjadi kacau, aktivitas ekonomi berhenti, bahkan korban justru dapat muncul akibat kepanikan itu sendiri.
Sebaliknya, jika masyarakat terlalu sering menerima informasi palsu, mereka juga dapat mengalami “kelelahan informasi”. Ketika suatu hari benar-benar muncul peringatan resmi, sebagian orang justru menganggapnya sebagai kabar bohong. Kondisi seperti inilah yang paling berbahaya. Karena itu, melawan hoaks merupakan bagian dari upaya menyelamatkan nyawa manusia.
PVMBG telah menunjukkan bagaimana komunikasi risiko seharusnya dilakukan. Tidak hanya mengatakan bahwa informasi tersebut salah, tetapi juga menjelaskan data yang benar.
Berdasarkan pemantauan resmi, Gunung Anak Krakatau memang mengalami dua kali erupsi, yakni pada 2 Juli 2026 pukul 14.05 WIB dan 3 Juli 2026 pukul 11.50 WIB.
Aktivitas tersebut masih berada dalam pengawasan intensif petugas. Status gunung dinaikkan menjadi Level III (Siaga) setelah terjadi peningkatan signifikan aktivitas kegempaan vulkanik dangkal, emisi gas belerang, anomali panas yang terdeteksi satelit, meningkatnya intensitas asap kawah, hingga munculnya deformasi inflasi berskala rendah yang mengindikasikan adanya dinamika magma di dekat permukaan. Data tersebut bukan sekadar angka.
Di balik setiap data terdapat proses pengamatan ilmiah yang dilakukan selama dua puluh empat jam oleh para ahli vulkanologi. Mereka membaca sinyal-sinyal alam melalui seismograf, satelit, tiltmeter, pengamatan visual, hingga analisis gas vulkanik. Semua keputusan yang dikeluarkan bukan berdasarkan dugaan ataupun opini, melainkan hasil evaluasi ilmiah yang sangat ketat.
Karena itulah masyarakat perlu membedakan antara informasi yang lahir dari penelitian ilmiah dengan informasi yang hanya berasal dari unggahan media sosial.
Namun demikian, mengapresiasi kinerja PVMBG bukan berarti kita boleh lengah.
Justru di sinilah letak kedewasaan dalam menghadapi bencana. Kita dapat memberikan penghargaan terhadap respons cepat pemerintah sekaligus tetap menjaga kewaspadaan. Alam tidak pernah bisa diprediksi secara mutlak.
Ilmu pengetahuan mampu membaca gejala, memperkirakan kemungkinan, serta menghitung tingkat risiko. Namun tidak ada seorang pun ilmuwan di dunia yang mampu memastikan secara presisi kapan sebuah gunung akan meletus besar, kapan terjadi longsoran tubuh gunung, ataupun kapan seluruh energi magma dilepaskan. Sejarah Gunung Anak Krakatau telah mengajarkan hal tersebut.
Erupsi tahun 1883 menjadi salah satu letusan gunung api terbesar dalam sejarah dunia yang memicu tsunami dahsyat dan menewaskan puluhan ribu orang. Kemudian pada 22 Desember 2018, longsoran sebagian tubuh Gunung Anak Krakatau kembali memicu tsunami di Selat Sunda tanpa diawali gempa tektonik yang dapat dirasakan masyarakat.
Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bahwa ancaman tidak selalu datang sesuai perkiraan masyarakat awam.
Oleh sebab itu, masyarakat memang tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh meremehkan setiap potensi bahaya yang mungkin berkembang. Sikap terbaik adalah tenang, rasional, dan disiplin mengikuti rekomendasi resmi.
Dalam kondisi Level III (Siaga), masyarakat, wisatawan, nelayan, maupun pihak lain tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Di luar itu, masyarakat di wilayah pesisir Banten dan Lampung tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa sambil terus mengikuti informasi resmi dari PVMBG, Badan Geologi, BMKG, BNPB, maupun BPBD setempat.
Di sinilah pentingnya membangun budaya literasi kebencanaan. Literasi bencana bukan berarti semua orang harus menjadi ahli vulkanologi. Literasi berarti masyarakat memahami dari mana informasi harus diperoleh, bagaimana membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.
Satu tombol “bagikan” yang dilakukan tanpa berpikir dapat memperluas kepanikan hingga ribuan bahkan jutaan orang.
Sebaliknya, satu keputusan untuk berhenti sejenak, memeriksa sumber informasi, lalu hanya membagikan informasi resmi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menyelamatkan masyarakat.
Saya melihat langkah cepat PVMBG dalam meluruskan video hoaks dan informasi radius bahaya merupakan contoh baik bagaimana lembaga negara hadir bukan hanya sebagai pengawas aktivitas gunung api, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penanggulangan bencana.
Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah, rekomendasi akan dipatuhi. Ketika rekomendasi dipatuhi, risiko korban dapat ditekan. Sebaliknya, ketika kepercayaan hilang, maka sebaik apa pun sistem mitigasi akan sulit berjalan efektif.
Karena itu, respons cepat seperti yang dilakukan PVMBG sudah semestinya dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan, transparansi, akurasi, dan konsistensi komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mitigasi bencana modern.
Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi penyebar kepanikan.
Mari kita dukung setiap kinerja positif, cepat, dan responsif dari instansi maupun lembaga yang bertugas melindungi keselamatan masyarakat. Apresiasi tentu layak diberikan ketika mereka bekerja dengan baik. Namun, apresiasi itu harus berjalan seiring dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem komunikasi publik, serta mengedepankan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.
Sebab, keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada kecanggihan alat pemantau gunung api, tetapi juga pada kualitas komunikasi, kepercayaan publik, dan kedewasaan seluruh masyarakat dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
Melawan hoaks adalah bagian dari mitigasi. Menjaga kewaspadaan adalah bentuk tanggung jawab. Dan mendukung kinerja lembaga yang bekerja secara profesional adalah investasi bagi keselamatan kita semua.
Bandar Lampung, 5 Juli 2026
Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketum Poros Wartawan Lampung
