Potensinews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur di Balai Keratun, Rabu, 25 Februari 2026.
Forum strategis ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah”.
Fokus utamanya adalah menjaring aspirasi pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan birokrasi serta keterbatasan anggaran.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Marindo, Gubernur menekankan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan diselaraskan dengan program prioritas nasional dan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.
“Sinergitas pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, seperti makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” ujar Marindo.
Meski pertumbuhan ekonomi Lampung mencatatkan angka positif sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan menyentuh angka single digit 9,66%, Pemprov memberikan perhatian khusus pada wilayah perdesaan yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Sebagai langkah konkret, terdapat enam prioritas utama pembangunan Lampung pada tahun 2027:
1. Peningkatan Pendapatan: Menekan disparitas ekonomi antarwilayah.
2. Hilirisasi Sektor Pertanian: Meningkatkan nilai tambah petani melalui hilirisasi skala kecil yang dimulai dari tingkat desa.
3. Infrastruktur Terkoneksi: Pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung sektor sosial dan ketahanan pangan.
4. Dukungan Makan Bergizi Gratis: Program gizi bagi anak dan ibu hamil yang diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi lokal.
5. Pendidikan Berkarakter: Menjamin akses pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter bagi anak-anak Lampung.
6. Kesehatan Merata: Meningkatkan layanan kesehatan berkualitas dan mewujudkan Lampung bebas stunting.
“Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian. Hilirisasi harus menyentuh desa agar menambah peluang usaha petani,” tegas Marindo.
