Potensinews.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Pengelolaan Sampah Terpadu bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dihadiri Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 10 April 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program Indonesia Bersih 100 persen melalui kolaborasi lintas sektor bersama KLH.
Menurut Gubernur Mirza, kehadiran para bupati dan wali kota se-Lampung menunjukkan keseriusan seluruh pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah yang semakin kompleks.
“Ini membuktikan keseriusan kami dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar persoalan kebersihan, tetapi telah berkembang menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga masa depan generasi.
Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa kebersihan merupakan indikator kemajuan suatu daerah. “Tidak ada peradaban yang maju tanpa didukung lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah yang baik,” katanya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa, produksi sampah di Provinsi Lampung mencapai sekitar 4.700 ton per hari. Khusus di Kota Bandar Lampung, volume sampah bahkan menyentuh angka sekitar 1.200 ton per hari.
“Kondisi ini harus segera disolusikan, terutama di daerah padat seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran,” tegasnya.
Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius. Tercatat, kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai 19 juta orang pada 2024, meningkat menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan menembus 30 juta pada 2026.
Lonjakan tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik agar tidak berdampak negatif terhadap sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya langkah konkret pasca-rapat, mulai dari penyusunan agenda aksi bersama, penguatan koordinasi lintas daerah, hingga pemetaan titik-titik krusial permasalahan sampah.
“Target kita jelas, pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Lampung harus semakin baik ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa KLH mendapat mandat untuk mendampingi Provinsi Lampung dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga diperlukan pendekatan dan pemetaan khusus dalam penanganannya.
“Saya optimistis, dengan semangat para kepala daerah, pengelolaan sampah di Lampung dapat berjalan lebih baik menuju Indonesia Bersih 100 persen,” ujarnya.
Khusus di Kota Bandar Lampung, KLH tengah mendorong pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang melibatkan sejumlah daerah, termasuk Lampung Timur dan Lampung Selatan.
Selain itu, perbaikan sistem tempat pembuangan akhir (TPA) juga menjadi fokus utama, dengan mendorong penerapan metode controlled landfill sebagai pengganti sistem open dumping yang masih digunakan di sejumlah wilayah.
Dari sisi pendanaan, KLH membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna memperkuat pembiayaan pengelolaan sampah.
“Kami akan membantu mendorong perusahaan-perusahaan di Lampung agar berkontribusi melalui program CSR dalam pengelolaan sampah,” jelasnya.
Saat ini, kondisi pengelolaan sampah di Lampung masih beragam. Sebagian TPA masih menggunakan sistem open dumping, sementara lainnya mulai beralih ke controlled landfill.
Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh sistem pengelolaan sampah dapat ditingkatkan secara bertahap menuju standar yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
