Potensinews.id – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Jumat, 17 April 2026.
Mengusung tema Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia, kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa pembangunan saat ini tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi tantangan serius bagi masa depan.
Lampung sendiri, lanjutnya, tengah berada pada momentum bonus demografi, di mana sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar yang harus dikelola secara tepat.
“Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Lampung menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam lima tahun terakhir telah mencapai Rp523 triliun.
Namun demikian, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian sekitar 24 persen menjadi tantangan tersendiri, terutama karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah.
Wagub Jihan menekankan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat kedaulatan ekonomi daerah.
“Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan lain, seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, serta rendahnya kepatuhan dalam pengelolaan limbah industri.
Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), capaian Lampung telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator. Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai program strategis, di antaranya Desaku Maju sebagai pengungkit ekonomi desa, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, serta penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Komitmen terhadap lingkungan juga terus diperkuat, termasuk penanganan konflik satwa di kawasan Way Kambas serta reformasi pengelolaan sampah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berhenti sebagai slogan semata.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam dua dekade mendatang. Namun, peluang tersebut bisa terhambat jika tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Bima menekankan empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga program yang dijalankan tidak sekadar simbolik, tetapi memiliki dampak nyata dan terukur.
Lebih jauh, ia menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan, think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menjembatani riset dengan kebijakan publik.
“Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” kata Bima.
Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi erat antara akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Sinergi lintas sektor tersebut diyakini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan.
