Potensinews.id – PWDPI mengutuk penusukan jurnalis dan serukan hukuman berat.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M Nurullah RS, mengutuk dengan tegas tindakan penusukan terhadap adik dari konsultan hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PWDPI, Jauhari.
Dalam pernyataannya, M Nurullah RS menekankan perlunya hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan tersebut.
Insiden tragis yang melibatkan seorang jurnalis sebagai korban, dipandang sebagai tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat yang beradab.
“Bahwa serangan terhadap jurnalis merupakan serangan terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu pilar demokrasi,” ujarnya, Jumat, 5 April 2024.
Dalam upayanya memastikan keadilan bagi korban, PWDPI juga menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini dengan cermat.
Dan memastikan pelaku serta pihak-pihak terkait mendapat hukuman setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, Nurullah juga menyoroti perlunya perlindungan lebih lanjut bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.
Menyikapi kejadian ini, dia mendorong adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.
“Penusukan terhadap adik dari konsultan hukum DPP PWDPI ini mengingatkan kembali akan rentannya profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
“Serta pentingnya dukungan dan perlindungan dari semua pihak untuk menjaga kebebasan pers dan keamanan para peliput berita,” ungkap dia.
Picu Reaksi
Dalam menghadapi insiden penusukan ini, reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak pun mulai berkembang.
Beberapa organisasi dan individu menyampaikan solidaritas serta mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis.
Mereka menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kebebasan pers sebagai fondasi demokrasi yang kokoh.
PWDPI Mengutuk Penusukan Jurnalis: Serukan Hukuman Berat
Sementara itu, pemerintah setempat juga diminta untuk segera bertindak dan mengambil langkah-langkah konkret guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Perlunya kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi wartawan menjadi kunci dalam menjamin keamanan dan perlindungan bagi para jurnalis.
