Potensinews.id – Bupati Sangihe hadiri Sertijab Kepala BPK Sulut, tekankan tata kelola keuangan yang baik.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, MM, bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh SE, menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Acara ini berlangsung pada Selasa, 18 Maret 2025.
Sertijab dilakukan dari Dr. Arief Fadillah, S.E., M.M., Ak., CA., ERMAP., GRCP., GRCA., CSFA, kepada Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., ERMAP., GRCP., GRCA., CSFA. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, unsur Forkopimda Provinsi, serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se-Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Dr. Arief Fadillah selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Ia juga menyambut kehadiran Bombit Agus Mulyo dan mengucapkan selamat bergabung.
Setelah acara sertijab, Gubernur mengundang seluruh Bupati/Walikota untuk bertemu di Graha Gubernur. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus Komaling memberikan arahan penting terkait pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta agar setiap daerah segera menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Dana Bagi Hasil sesuai ketentuan yang berlaku, dengan fokus pada pembangunan bidang olahraga dan pariwisata.
Arahan ini disambut baik oleh seluruh Bupati/Walikota, termasuk Bupati Kepulauan Sangihe.
“Tentunya kita akan arahkan peruntukan Dana Bagi Hasil ini untuk kepentingan masyarakat, tinggal kita lihat sesuai dengan ketentuan yang ada,” ucap Thungari.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Thungari menyampaikan ucapan selamat kepada Bombit Agus Mulyo atas jabatan barunya dan terima kasih atas dedikasi Dr. Arief Fadillah.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang baru, Bombit Agus Mulyo, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah kota/kabupaten di Sulawesi Utara.
Ia menegaskan bahwa BPK akan tetap menjalankan tugas sesuai mekanisme yang ada, memberikan rekomendasi, dan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya.
