Potensinews.id – Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan kolaborasi strategis untuk menyelaraskan program pembangunan hunian layak dan permukiman berkelanjutan.
Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Swarna Dwipa Palembang, pada Selasa, 9 Desember 2025.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel, Ir. H. Novian Aswardani ST.,MM.,IPM.,Asean Eng, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini berlandaskan pada sejumlah regulasi kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Novian menjelaskan, inti dari kolaborasi POKJA PKP ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan penyelarasan program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan fungsi POKJA PKP sebagai wadah integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pembangunan PKP di daerah,” kata Novian.
Secara lebih spesifik, forum ini menargetkan tiga sasaran utama. Pertama, merumuskan rekomendasi konstruktif dan masukan yang terukur demi memperkuat kebijakan PKP di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Kedua, mencapai kesamaan persepsi serta komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat validasi data PKP yang menjadi dasar perencanaan dan penentuan kebijakan yang lebih efektif.
Novian menyebut, kegiatan ini dihadiri oleh 111 orang peserta dari beragam sektor. Peserta terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal PKP, pemerintah provinsi, dinas terkait PKP di kabupaten/kota, instansi vertikal, dan organisasi profesi.
“Kami selalu berupaya melibatkan dunia akademik sebagai mitra strategis untuk memperkaya arah kebijakan dan kualitas program,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Novian menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan seluruh pihak, khususnya Forum PKP Provinsi Sumatera Selatan.
Ia menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi adalah kunci agar penyelenggaraan PKP di daerah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami menyadari bahwa pembangunan PKP memerlukan kerja sama yang solid, komitmen yang kuat, serta kontribusi dari berbagai pihak. Semoga melalui forum ini, kita dapat terus memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan,” tutupnya.
