Potensinews.id – Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi dan Refleksi: Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM” di Harris Hotel Pontianak, 31 Maret 2026
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
FGD dihadiri perwakilan pemerintah daerah, lembaga negara dan independen, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Forum ini dimanfaatkan sebagai wadah dialog untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat implementasi HAM dalam pembangunan daerah.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM harus terus diperkuat dengan menempatkan manusia sebagai pusat setiap kebijakan. Menurutnya, pendekatan ini penting mengingat Kalimantan Barat memiliki keragaman sosial, geografis, dan budaya.
Dalam sesi pemaparan, Dr. Purwanto, S.H., M.Hum., FCBArb., FIIArb., menyoroti sejumlah isu HAM yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Barat. Di antaranya konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman, layanan kesehatan di daerah perbatasan, hingga persoalan lingkungan hidup.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus mampu menjamin keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat adat.
Sementara itu, Irwan Lahnisafitra, S.T., M.T. dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Meski demikian, masih terdapat tantangan, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah program Desa SAKTI (Desa Bebas Angka Tidak Sekolah), yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali.
Program ini mengedepankan pendekatan terpadu melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, didukung intervensi bantuan pendidikan, pemetaan data anak tidak sekolah, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya ini sejalan dengan prinsip no one left behind dalam pembangunan berbasis HAM.
Dari sisi kelembagaan, Komnas HAM menegaskan peran strategisnya dalam pemajuan dan penegakan HAM melalui fungsi edukasi, pengkajian, pemantauan, dan mediasi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya perlindungan kelompok rentan, akses keadilan yang inklusif, sinkronisasi regulasi, serta penanganan permasalahan secara terintegrasi.
FGD ini juga diwarnai refleksi dari berbagai lembaga independen negara yang menegaskan komitmen untuk terus mengintegrasikan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas, baik dalam pelayanan publik, penyelenggaraan pemilu, keterbukaan informasi, maupun perlindungan anak.
Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis turut mengemuka, seperti ketimpangan penguasaan lahan, keterbatasan lapangan kerja layak, serta persoalan lingkungan akibat tata kelola sumber daya alam yang belum optimal. Berbagai masukan tersebut menjadi catatan penting dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.
Melalui FGD ini, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada HAM. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum refleksi, tetapi juga menjadi pijakan awal untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
