Potensinews.id — Semangat penegakan keadilan bagi masyarakat kelas bawah semakin menguat di Kota Palembang. Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Palembang periode 2026–2029 resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang mengusung tema “Langkah Nyata Mewujudkan Program Palembang Peduli melalui Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Buta Hukum”, Kamis, 23 April 2026.
Ketua Umum IBH Sumatera Selatan, Kms. M. Sigit Muhaimin, menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi wujud kerja sama strategis dengan pemerintah daerah. Ia berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjaga amanah serta menjunjung tinggi integritas dalam mendampingi masyarakat.
“Alhamdulillah, pengurus tingkat kota hingga 18 kecamatan hadir. Kami berpesan agar para pengurus tetap rendah hati dan rajin turun ke lapangan. Ilmu hukum yang dimiliki harus diaplikasikan untuk membela masyarakat yang dizalimi,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinan Candra Septa Wijaya, YBH-SSB DPC Kota Palembang berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menegaskan bahwa syarat mendapatkan bantuan hukum cukup dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sehingga layanan ini bersifat inklusif.
“Kami siap turun dari pelosok hingga ke desa-desa. Sepanjang tahun 2026 ini saja, sudah ada sekitar 100 kasus yang kami kawal. Fokus kami adalah masyarakat yang tidak mampu secara finansial, dan kami dampingi tanpa pungutan biaya,” tegasnya.
Selain pendampingan litigasi, YBH-SSB juga berencana menggencarkan sosialisasi hukum hingga tingkat RT dan RW, khususnya terkait implementasi KUHP terbaru. Upaya ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami aturan hukum dan terhindar dari potensi pelanggaran, seperti praktik gadai maupun arisan ilegal.
Dukungan juga datang dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Ketua BAZNAS, Kgs. M. Ridwan Nawawi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam membantu kebutuhan administratif masyarakat kurang mampu yang tengah menghadapi proses hukum.
“Banyak dhuafa yang kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi mencari keadilan. Kami melihat semangat YBH-SSB sangat luar biasa. BAZNAS siap mendukung, termasuk dalam biaya administrasi pendaftaran hukum melalui mekanisme pengajuan individu,” ujarnya.
Ridwan juga mengungkapkan rencana penguatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada tahun anggaran 2027. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Dalam momen pelantikan tersebut, YBH-SSB memberikan penghargaan khusus kepada Kgs. M. Ridwan Nawawi sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan dedikasi dalam mendukung program kemanusiaan, khususnya bagi kaum dhuafa di Kota Palembang.
Dengan pelantikan ini, diharapkan kesenjangan akses terhadap keadilan di Palembang dapat semakin berkurang, sejalan dengan visi “Palembang Peduli” yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
