Potensinews.id — Pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tanggamus kembali menuai sorotan. Sejumlah dugaan kejanggalan mencuat, mulai dari praktik pengelolaan proyek hingga lemahnya sistem pengawasan yang dinilai tidak berjalan sesuai prosedur.
Berdasarkan keterangan sumber yang enggan disebutkan identitasnya, terdapat indikasi praktik pengalihan pekerjaan proyek kepada pihak tertentu dengan selisih nilai yang tidak wajar. Bahkan, disebutkan adanya pemotongan dana yang berdampak langsung pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Dalam beberapa kasus, nilai anggaran tidak diterima secara utuh oleh pelaksana. Hal ini berdampak pada kualitas pekerjaan bahkan menyebabkan proyek terbengkalai,” ungkap sumber tersebut, Rabu, 29 April 2026.
Selain itu, keterlibatan pihak kecamatan sebagai unsur pengawasan dan koordinasi wilayah disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, secara aturan, kecamatan memiliki peran penting dalam aspek legalitas dan pengendalian kegiatan di wilayahnya.
Kondisi ini diperparah dengan dugaan adanya oknum yang tidak menjalankan fungsi kontrol secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan, koordinasi antar pihak menjadi tidak efektif dan cenderung saling melempar tanggung jawab.
Sumber tersebut juga menguatkan kritik yang sebelumnya disampaikan oleh kalangan aktivis terkait adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program KDMP di lapangan.
Program KDMP sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mendukung stabilitas ekonomi, termasuk dalam menekan inflasi. Namun, jika pelaksanaannya tidak sesuai aturan, tujuan tersebut dikhawatirkan tidak akan tercapai secara maksimal.
Diharapkan ke depan terdapat evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sistem maupun pelaksana di lapangan, agar program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai berbagai dugaan tersebut. Publik pun menantikan adanya klarifikasi serta langkah perbaikan guna memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
