Potensinews.id — Minimnya alokasi anggaran untuk sektor media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan tajam. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap keberlangsungan dunia pers lokal.
Menurut Yosan, iklim pers di Pesisir Barat saat ini berada dalam kondisi yang kurang kondusif. Ia menyoroti dugaan adanya perlakuan tidak adil dalam penyaluran dukungan pemerintah daerah kepada organisasi media, khususnya terkait hibah dan kerja sama publikasi.
“Indikasinya terlihat dari adanya pemilahan dalam pemberian hibah. Ada organisasi media yang rutin mendapat dukungan, sementara yang lain seolah tidak diberi ruang yang sama,” tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai memicu ketimpangan di kalangan insan pers. Sejumlah media merasa tersisih, sementara sebagian lainnya mendapatkan akses lebih besar terhadap anggaran pemerintah. Situasi ini berpotensi merusak ekosistem pers yang sehat di daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah kerap berdalih bahwa keterbatasan anggaran dipicu oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, data di lapangan justru menunjukkan adanya alokasi anggaran yang cukup besar pada pos lain.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas—baik dalam kota maupun luar daerah—mencapai sekitar Rp750 juta. Selain itu, belanja makan dan minum juga tergolong tinggi, di antaranya jamuan tamu rumah dinas kepala daerah sebesar Rp360 juta, open house Rp75 juta, rumah dinas wakil kepala daerah Rp240 juta, serta jamuan tamu Sekretariat Daerah mencapai Rp300 juta.
Jika dibandingkan, total anggaran tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk publikasi media di Diskominfo Pesisir Barat yang hanya berkisar Rp360,5 juta.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa anggaran perjalanan dinas dan jamuan jauh lebih besar, sementara media sebagai pilar demokrasi justru minim perhatian?” ujarnya.
Lebih lanjut, Yosan memaparkan bahwa jumlah media yang terverifikasi dalam kerja sama publikasi periode 2026–2030 di Kabupaten Pesisir Barat mencapai sekitar 434 media massa. Rinciannya meliputi 179 media siber online, 84 surat kabar harian, 45 mingguan, 65 video streaming, 9 televisi, dan 52 bahan bacaan koran.
Dengan total anggaran publikasi sekitar Rp360,5 juta per tahun, jika dibagi rata, setiap media hanya akan menerima sekitar Rp830 ribu per tahun. Angka tersebut dinilai jauh dari realistis untuk menunjang operasional media.
“Dengan angka seperti itu, bagaimana media bisa bertahan? Ini menunjukkan pemerintah daerah belum serius memperhatikan nasib pekerja pers,” kritiknya.
Tak hanya itu, alokasi hibah untuk organisasi pers juga dinilai sangat minim. Dari sekitar 10 organisasi pers di Pesisir Barat, hanya dua yang menerima hibah dengan total anggaran Rp35 juta.
Yosan juga menambahkan bahwa angka belanja perjalanan dinas tersebut belum mencakup anggaran di seluruh instansi pemerintah daerah. Jika diakumulasikan, nilainya diperkirakan jauh lebih besar, sehingga semakin mempertegas ketimpangan antara prioritas belanja pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat, termasuk sektor media.
Situasi ini memperkuat dugaan adanya ketimpangan serta kurangnya transparansi dalam distribusi anggaran bagi insan pers.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih adil, transparan, dan proporsional dalam mengalokasikan anggaran, khususnya bagi media yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta menjaga kualitas demokrasi.
“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Jika tidak diperhatikan, bukan hanya media yang terdampak, tetapi juga kualitas informasi yang diterima masyarakat,” pungkasnya.
