Potensinews.id – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta seluruh pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah dan instansi vertikal se-Lampung untuk bertransformasi menjadi arsitek kebijakan yang inovatif.
Peran strategis ini diperlukan guna mengubah kekayaan komoditas alam menjadi kemakmuran nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Hajimena, Rabu, 20 Mei 2026.
Gubernur memaparkan bahwa Lampung memiliki potensi agraris yang sangat besar di kancah nasional. Bumi Ruwa Jurai menempati peringkat keenam nasional untuk produksi padi dan jagung, posisi pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk komoditas kopi dan lada.
Namun, potensi besar itu dinilai belum sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat bawah. Gubernur menyoroti angka kemiskinan makro Lampung periode 2024–2025 yang masih bertahan di angka 10,6 persen, di mana mayoritas kantong kemiskinan berada di wilayah pedesaan berbasis pertanian.
“Lampung ini kaya komoditas pertanian dan perkebunan di tingkat nasional. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat mampu mengonversi kekayaan alam ini menjadi kemakmuran yang dirasakan langsung oleh warga,” ujar Mirza.
Selain kesejahteraan petani, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan efisiensi anggaran secara ketat. Pihaknya melarang keras penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan yang bersifat sekadar seremonial.
Kebijakan belanja APBD ke depan wajib berorientasi pada stimulus ekonomi kerakyatan dengan target kemanfaatan yang berlipat ganda.
“Ubah pola pikir kita. Hindari belanja anggaran yang tidak efektif. Di Lampung, jika kita membelanjakan satu rupiah APBD, maka dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat minimal harus bernilai lima rupiah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret stimulus sektor riil, Pemprov Lampung menggenjot program penyaluran pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan menjangkau satu juta hektare lahan pertanian sepanjang 2025–2026.
Melalui alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar, program swasembada ini diproyeksikan mampu mendongkrak produktivitas lahan, menjaga daya beli petani, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi daerah hingga menembus angka 6,2 hingga 6,4 persen.
Menuju visi Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung juga bersiap memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengelolaan mandiri sejumlah aset produktif. Sektor strategis yang akan diambil alih pengelolaannya meliputi pelabuhan perikanan, pabrik pakan, hingga potensi sumber energi terbarukan.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Mirza mengibaratkan birokrasi pemerintahan seperti sebuah kendaraan yang arah tujuannya sangat bergantung pada kompetensi sang pengemudi.
“Sebagus apa pun kendaraannya, tidak akan sampai ke tujuan jika sopirnya tidak tahu arah jalan. Pejabat administrator hari ini adalah motor penggerak utama yang menentukan arah kemajuan Lampung,” pungkasnya.
