Potensinews.id — Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) guna mengantisipasi fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Upaya tersebut diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, Liza Derni, dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Senin, 22 Juni 2026.
Rakor yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) tersebut membahas tren kenaikan IPH pada minggu ketiga Juni 2026 di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi faktor utama yang mendorong perubahan IPH nasional.
Selain itu, kenaikan harga beras medium dan premium juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Perum Bulog, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga beras.
“Daerah dengan kenaikan IPH yang signifikan harus segera melakukan koordinasi antar-daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mencari solusi konkret. Bagi daerah penerima bantuan dari Kementerian Pertanian terkait gerakan menanam cabai, mohon dipastikan program tersebut berjalan tepat sasaran,” ujar Tomsi Tohir.
Dalam rapat tersebut juga dibahas upaya memperkuat distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur. Kementerian Perdagangan didorong untuk memfasilitasi distribusi bawang putih dengan mengarahkan pasokan langsung ke pusat distribusi seperti Makassar dan Balikpapan guna menekan biaya logistik dan menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan. Salah satunya melalui integrasi peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemasok telur dan daging ayam ras.
Bapanas juga melaporkan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359.000 ton. Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan di berbagai daerah sebagai upaya menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi nasional dengan kondisi di daerah. Menjelang memasuki Juli 2026, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, terutama pada komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi di Provinsi Lampung.
