Potensinews.id — Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, menghadiri sekaligus membuka kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 kepada pemerintah pekon se-Kecamatan Pesisir Utara, Jumat, 5 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Pesisir Utara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pesisir Barat, Hendri Dunan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Rochmad, Camat Pesisir Utara, Tri Heri Purwanto, perwakilan Samsat Pesisir Barat, serta para peratin se-Kecamatan Pesisir Utara.
Dalam sambutannya, Irawan Topani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam proses pendataan, penetapan, dan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2026.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Upaya ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya distribusi SPPT yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat kepada wajib pajak. Selain itu, ia meminta seluruh jajaran terkait untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, mendorong pembayaran tepat waktu, serta melakukan pemutakhiran data objek pajak secara berkelanjutan.
Ia turut mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Saya juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan ASN akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Irawan, keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat dicapai tanpa dukungan seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang jujur, transparan, dan akuntabel.
Ia optimistis target penerimaan pajak daerah Tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui target apabila seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Manfaat pajak harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya yakin, dengan kesadaran dan komitmen bersama, target penerimaan pajak daerah Tahun 2026 dapat kita capai bahkan lampaui,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan pembayaran pajak sebagai budaya dan tanggung jawab bersama demi mendukung kemajuan pembangunan daerah.
“Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan investasi bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat,” pungkasnya.
