Potensinews.id – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Egi saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto, Anggota Komite IV DPD RI Daerah Pemilihan Lampung Almira Nabila Fauzi sebagai narasumber, jajaran kepala perangkat daerah, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam sambutannya, Egi mengapresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan workshop tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan pemerintahan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Workshop ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Egi.
Ia mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur desa sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan desa sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.
Karena itu, Pemkab Lampung Selatan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul), khususnya pilar Unggul yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
“Harapannya, para kepala desa dan perangkat desa memperoleh tambahan wawasan serta keterampilan sehingga mampu membangun manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berkualitas,” katanya.
Egi juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan desa tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi. Setiap anggaran dan program pembangunan harus menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia menekankan dua indikator penting yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dalam merancang program pembangunan, yakni impact atau dampak dan sustainable atau keberlanjutan.
“Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto menjelaskan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.
Menurutnya, penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel perlu diikuti dengan pembangunan desa yang efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Workshop tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, serta mempercepat transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
Selain itu, kegiatan diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
