Potensinews.id – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandar Lampung menggelar aksi pencerdasan publik bertajuk “Indonesia Gelap” pada Minggu, 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sekretaris Jenderal KAMMI Bandar Lampung, Harbie, mengatakan bahwa KAMMI hadir sebagai representasi suara masyarakat yang saat ini merasa kesulitan menyampaikan aspirasi di tengah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
“KAMMI Kota Bandar Lampung hadir sebagai bentuk perpanjangan tangan rakyat yang hari ini merasa tidak memiliki ruang bersuara dan berpendapat, serta merasa tertindas atas berbagai polemik yang terjadi,” ujar Harbie.
Dalam aksi tersebut, KAMMI menyoroti kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai mengalami tekanan. Menurut mereka, pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi makro, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, KAMMI juga menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi, distribusi, dan produksi yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut KAMMI, kondisi tersebut menimbulkan tekanan ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat. Di tengah meningkatnya harga berbagai kebutuhan, pendapatan sebagian besar masyarakat dinilai belum mengalami peningkatan yang sebanding sehingga daya beli terus mengalami penurunan.
Tidak hanya persoalan ekonomi, KAMMI Bandar Lampung juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, program-program tersebut perlu dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI Bandar Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, yakni:
- Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menjaga dan menstabilkan nilai tukar rupiah guna mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat.
- Pemerintah didesak menurunkan harga BBM non-subsidi karena lonjakan harga dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan berpotensi memperluas tekanan ekonomi.
- Pemerintah diminta melakukan evaluasi, pengawasan, dan perbaikan tata kelola terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar pelaksanaannya lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui aksi tersebut, KAMMI Bandar Lampung berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat serta membuka ruang dialog yang konstruktif demi terciptanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
