Potensinews.id – Lima tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah bangsa.
Kita sudah merdeka tepat 81 tahun, punggung masih sangat lelah memikul beban kehidupan ekonomi, lapangan pekerjaan susah, ekonomi semakin sulit, beban pendidikan semakin berat, korupsi semakin merajalela, hukum semakin tumpul, pajak semakin melambung pada hal Indonesia kaya akan sumber Daya alam, apa yang harus kita perbuat?
Dalam rentang 2026 hingga 2030, rakyat Indonesia tidak lagi hanya menunggu pidato, slogan, atau janji kampanye. Yang mereka harapkan adalah perubahan yang benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi seorang petani, perubahan berarti pupuk tersedia dan hasil panen memiliki harga yang layak.
Bagi nelayan, perubahan berarti solar mudah diperoleh dan tangkapan ikan memiliki pasar yang baik.
Bagi guru, perubahan berarti kesejahteraan meningkat dan fasilitas pendidikan semakin memadai.
Bagi mahasiswa, perubahan berarti kesempatan kerja terbuka setelah lulus.
Bagi pelaku UMKM, perubahan berarti akses modal lebih mudah dan pasar semakin luas.
Sedangkan bagi masyarakat kecil, perubahan sangat sederhana: harga kebutuhan pokok tidak terus naik, listrik tetap terjangkau, pelayanan kesehatan semakin baik, dan pemerintah hadir ketika rakyat membutuhkan. Dan pajak jangan di jadikan penghisap darah rakyat, 81 tahun Indonesia merdekan, seperti apa easanya ?
Namun perubahan itu tidak datang dengan sendirinya.
Perubahan lahir dari kebijakan yang tepat.
Dan kebijakan yang tepat lahir dari proses politik yang sehat.
Di sinilah demokrasi diuji.
Selama 81 tahun, Indonesia telah membangun demokrasi yang terbuka. Namun keterbukaan itu juga membawa tantangan. Fragmentasi politik yang tinggi sering kali membuat proses pengambilan keputusan menjadi panjang, negosiasi politik menjadi rumit, dan kepentingan rakyat berpotensi tertunda.
Karena itu, reformasi politik seharusnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dalam pemilu, tetapi juga bagaimana sistem politik mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, parlemen yang produktif, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Rakyat sesungguhnya tidak terlalu peduli berapa banyak partai politik yang ada.
Yang mereka pedulikan adalah apakah pemerintah mampu menyediakan pekerjaan, menjaga stabilitas harga, memperbaiki pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, membangun infrastruktur yang berkualitas, serta memberantas korupsi.
Demokrasi tidak diukur dari banyaknya logo partai di surat suara.
Demokrasi diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan rakyat.
Memasuki periode 2026–2030, Indonesia menghadapi tantangan besar.
Persaingan ekonomi global semakin ketat.
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) mengubah dunia kerja.
Perubahan iklim memengaruhi sektor pangan.
Sementara kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi.
Semua tantangan itu membutuhkan pemerintahan yang cepat mengambil keputusan, birokrasi yang efisien, dan sistem politik yang mampu menghasilkan kebijakan secara efektif tanpa mengurangi prinsip demokrasi.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa panjang daftar program pemerintah.
Melainkan seberapa banyak rakyat yang hidup lebih sejahtera.
Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling sering berbicara.
Tetapi siapa yang mampu menghadirkan perubahan.
Dan rakyat Indonesia akan selalu mengingat satu hal:
Mereka tidak membutuhkan lebih banyak janji. Mereka membutuhkan lebih banyak hasil.
