Potensinews.id – Di era digital, satu video berdurasi beberapa detik dapat memengaruhi cara berpikir jutaan orang. Karena itu, ketika Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa video aksi demonstrasi yang beredar menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia merupakan video lama yang didaur ulang dengan narasi baru, masyarakat tentu berharap pernyataan tersebut benar-benar didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Harapan itu bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah. Justru sebaliknya, masyarakat ingin pemerintah menjadi sumber informasi yang paling dapat dipercaya. Sebab, di tengah derasnya arus informasi, kredibilitas pemerintah menjadi benteng utama dalam menjaga ketenangan masyarakat.
Jika memang video yang beredar adalah rekaman lama yang sengaja dipoles agar seolah-olah merupakan peristiwa baru, maka tindakan tersebut patut dikecam. Menyebarkan hoaks bukan hanya melanggar etika, tetapi juga dapat memicu keresahan, memperuncing polarisasi, mengganggu stabilitas sosial, bahkan berpotensi mengancam ketertiban umum.
Namun, perang melawan hoaks tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa suatu konten adalah hoaks. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang terbuka, bukti yang jelas, dan proses klarifikasi yang mudah diakses. Transparansi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan.
Masyarakat hari ini semakin kritis. Mereka tidak hanya ingin diberi kesimpulan, tetapi juga ingin mengetahui dasar dari setiap kesimpulan tersebut. Sikap kritis seperti ini justru menjadi pertanda baik dalam kehidupan demokrasi, selama tetap disalurkan secara bertanggung jawab.
Saya mengapresiasi langkah Komdigi yang mengajak media massa berkolaborasi melakukan pemeriksaan fakta serta mengimbau masyarakat agar tidak langsung meneruskan informasi yang belum terverifikasi. Langkah tersebut layak didukung karena menjaga ruang digital bukan pekerjaan satu institusi saja, tetapi tanggung jawab bersama.
Namun, dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Pemerintah juga harus menjadi teladan dalam menyampaikan informasi yang akurat, utuh, dan tidak menimbulkan ruang spekulasi. Jangan sampai upaya melawan hoaks justru menimbulkan pertanyaan baru akibat minimnya penjelasan kepada masyarakat.
Media massa memiliki tanggung jawab moral untuk mengedepankan verifikasi daripada sensasi. Di sisi lain, masyarakat juga harus mulai membiasakan diri memeriksa tanggal unggahan, sumber video, serta membandingkan informasi dengan pemberitaan dari media yang kredibel sebelum membagikannya kepada orang lain.
Kepercayaan masyarakat adalah aset yang jauh lebih berharga daripada cuma memenangkan perang narasi di media sosial. Sekali kepercayaan itu hilang, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Demi menjaga kehormatan dan kewibawaan pemerintah sekaligus ketenangan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah sepatutnya kita mendukung langkah Komdigi dalam memberantas hoaks. Akan tetapi, dukungan itu juga harus diiringi harapan agar setiap pernyataan resmi pemerintah selalu berpijak pada fakta, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebab, musuh terbesar bangsa ini bukan hanya hoaks, melainkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Karena itu, mari kita lawan disinformasi dengan data, melawan fitnah dengan fakta, dan menjaga persatuan dengan sikap kritis yang bertanggung jawab. Hanya dengan cara itulah ruang digital Indonesia dapat menjadi ruang yang sehat, mencerdaskan, dan memperkuat persatuan bangsa.
Bandar Lampung, 5 Agustus 2026
Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketum Poros Wartawan Lampung
