DKI Jakarta

Uang Sitaan Korupsi Dinilai Tepat untuk Dukung Program MBG dan Koperasi Desa

×

Uang Sitaan Korupsi Dinilai Tepat untuk Dukung Program MBG dan Koperasi Desa

Sebarkan artikel ini
Uang Sitaan Korupsi Dinilai Tepat untuk Dukung Program MBG dan Koperasi Desa
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. | Ist

Potensinews.id — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana menggunakan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi untuk membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut LaNyalla, langkah tersebut memenuhi unsur keadilan substantif karena dana hasil korupsi pada hakikatnya merupakan hak rakyat yang harus dikembalikan kepada masyarakat melalui program yang berdampak langsung.

“Saya mendukung. Selain untuk mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang secara langsung juga diterima oleh rakyat,” ujar LaNyalla, Kamis, 7 Mei 2026.

Baca Juga:  Aksi Demonstrasi Makan Korban, PPI Ingatkan Politik Utamakan Kemanusiaan

Ketua DPD RI ke-5 itu juga menyampaikan hasil kajian Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menyebut program Makan Bergizi Gratis telah berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

Menurutnya, perputaran dana melalui jaringan dapur MBG mencapai Rp900 miliar per hari dan menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun pemerintah.

“Uang Rp900 miliar berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG. Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara ini,” tuturnya.

LaNyalla menjelaskan, belanja pemerintah melalui program MBG tidak berhenti pada konsumsi akhir, tetapi turut menggerakkan sektor produksi, menciptakan permintaan baru, serta mendorong aktivitas ekonomi berulang di sepanjang rantai nilai pangan.

Baca Juga:  Partisipasi Pilkada Menurun, Wamendagri Soroti Kendala Pemilih

Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, injeksi anggaran sebesar Rp43,28 triliun disebut menghasilkan dampak output ekonomi hingga Rp294,08 triliun atau memiliki multiplier effect sebesar 1:7.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya penguatan ketahanan rantai pasok bahan baku dalam negeri agar program MBG tidak bergantung pada impor. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pasokan susu sapi nasional yang dinilai masih belum mencukupi kebutuhan program tersebut.

“Peternak skala kecil harus dibesarkan,” katanya.

Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi off-taker bagi peternak dan pekebun kecil di desa-desa untuk kemudian membangun rantai pasok menuju dapur-dapur MBG.

Menurutnya, konsep tersebut akan menciptakan siklus ekonomi desa yang sehat karena anak-anak di desa dapat menikmati hasil produksi pangan dari daerah mereka sendiri.

Baca Juga:  Wakil Presiden LIRA: Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Berjalan Setengah Hati

LaNyalla juga mengingatkan agar Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berubah menjadi minimarket baru yang menjual produk industri besar, melainkan benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan pelaku usaha kecil.