Potensinews.id – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengajak Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pemberdayaan perempuan melalui kolaborasi lintas sektor.
Ajakan tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPPI Provinsi Lampung Periode 2026–2031 di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 29 Juli 2026.
“Tanpa kolaborasi dan sinergi, tentu pemerintahan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kami membutuhkan gandengan tangan dari para mitra strategis, organisasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan di Provinsi Lampung,” ujar Jihan.
Menurutnya, tantangan pembangunan, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, hanya dapat dihadapi melalui sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Jihan juga mengapresiasi perkembangan FPPI di Provinsi Lampung yang dinilai menjadi energi baru dalam membangun ekosistem pemberdayaan perempuan yang lebih kuat dan inklusif.
“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini menjadi energi baru bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi menghidupkan ekosistem pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung,” katanya.
Ia menilai perempuan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Karena itu, organisasi perempuan diharapkan mampu menghadirkan berbagai solusi melalui program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa capaian pembangunan gender di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah berada di atas angka 90, sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada di kisaran 0,3 yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil.
Meski demikian, menurutnya, capaian tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata, implementasi kebijakan, dan kerja sama lintas sektor.
“Angka-angka tersebut tidak akan bermakna apabila pemerintah, organisasi perempuan, dan komunitas tidak mengimplementasikan amanah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perempuan harus berstrategi dan memperkuat kolaborasi agar mampu menjawab berbagai tantangan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjalankan Program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).
Program tersebut memberikan pendampingan kepada perempuan kepala keluarga yang jumlahnya di berbagai kabupaten/kota berkisar antara 5 hingga 11 persen. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Permodalan Nasional Madani (PNM), untuk memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha.
“Kita ingin perempuan kepala keluarga menjadi sosok yang tangguh, mampu memberdayakan dirinya, menyelamatkan keluarganya, sekaligus menyiapkan generasi yang lebih baik,” pungkas Jihan.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Marlinda Irwanti Poernomo, mengapresiasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung dan berharap DPD FPPI Lampung mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup perempuan.
“Jangan sampai organisasi ini hanya menjadi papan nama. Amanah yang diberikan harus diwujudkan melalui kegiatan yang sesuai dengan visi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender,” tegasnya.
Marlinda juga mengajak seluruh organisasi perempuan untuk memperkuat kolaborasi, saling mendukung, serta menjadikan organisasi sebagai ruang belajar dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan formal maupun nonformal.
Ketua DPD FPPI Provinsi Lampung Periode 2026–2031, Adrina Yustitia, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, lembaga legislatif, serta berbagai organisasi perempuan.
Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi titik awal pelaksanaan berbagai program kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan kesetaraan gender, serta pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan perempuan yang tangguh dan sejahtera. Perempuan Berdaya, Indonesia Maju!” ujar Adrina.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertema “Perempuan Bergerak dari Ruang Domestik Menuju Ruang Strategis Pembangunan”, yang menghadirkan berbagai gagasan mengenai penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah maupun nasional.
