Potensinews.id – KNPI Lampung siap galang donasi Rp10 miliar bantu BPN ukur ulang lahan PT SGC.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung berencana menggalang donasi dari masyarakat untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) membiayai ukur ulang lahan PT Sugar Group Companies (SGC).
Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk proses tersebut mencapai Rp10 miliar.
Wacana ini muncul setelah Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menanggapi permintaan warganet saat sesi live “Ngopi Bareng Pemuda Lampung” di salah satu akun TikTok pada Jumat, 25 Juli 2025.
“Kalau kendalanya di pembiayaan untuk mengukur ulang, maka KNPI Lampung akan menggalang donasi ke masyarakat untuk membantu BPN melakukan pengukuran ulang lahan PT SGC,” ungkap Iqbal.
Menurutnya, pengukuran ulang lahan perusahaan perkebunan tebu di Tulangbawang dan Lampung Tengah ini sangat penting.
Tujuannya agar negara dan masyarakat dapat mengetahui secara transparan luasan lahan sebenarnya dari perusahaan yang memasok sekitar 30% kebutuhan gula nasional tersebut.
“Supaya terang benderang kita bantu BPN dan SGC agar polemik ini tak terus menjadi isu gorengan yang berlarut-larut. KNPI akan konsisten berpihak pada kebenaran,” tegasnya.
Iqbal menambahkan, langkah ini juga bertujuan membantu PT SGC mengungkap luasan lahan sebenarnya yang datanya masih ambigu dan berbeda-beda antara BPN dan DPR.
“Supaya data gak simpang siur lagi. Sambil menunggu ukur ulang manual bisa pakai aplikasi pencitraan satelit,” jelasnya.
“Ini untuk kebaikan bersama. Agar tidak terus menjadi sesuatu yang abu-abu. Sekaligus menjadi momentum bagi PT SGC untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi negara,” tambahnya.
Keputusan Komisi II DPR RI yang memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk melakukan pengukuran ulang seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC di Lampung telah dikeluarkan hampir sepuluh hari yang lalu.
Anggota DPRD Lampung Fraksi Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, menekankan agar BPN segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Ia menilai tidak ada alasan lagi bagi BPN untuk menunda proses pengukuran ulang, mengingat ini adalah amanat resmi dari lembaga legislatif.
“Keputusan Komisi II sangat jelas. BPN wajib melaksanakan pengukuran ulang terhadap seluruh area HGU PT SGC untuk memastikan batas-batas lahan yang sah dan menghindari konflik agraria dengan masyarakat,” ujar Wahrul.
Ia juga mengingatkan bahwa proses ini tidak hanya soal administratif, tetapi menyangkut keadilan bagi masyarakat yang terdampak. “Sudah terlalu lama rakyat menanti kejelasan. Negara sudah hadir. BPN harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya pada keadilan agraria,” tutupnya.
