Potensinews.id – Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kewaspadaan penuh menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda wilayah ini dalam sepekan ke depan.
BMKG Stasiun Meteorologi Radin Inten II merilis prospek cuaca yang menunjukkan adanya peningkatan potensi hujan signifikan. Peningkatan ini dipicu oleh aktivitas atmosfer seperti Dipole Mode Indeks (DMI) negatif, daerah konvergensi, dan pemanasan suhu muka laut di Samudra Hindia.
Dalam rentang waktu 7 hingga 9 Desember 2025, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat.
Kondisi ini berisiko tinggi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Potensi hujan sedang hingga lebat juga diprediksi meluas ke sejumlah kabupaten/kota lainnya di Lampung.
Selain itu, BMKG juga mengingatkan potensi kemunculan bibit siklon tropis di selatan Indonesia pada pertengahan Desember hingga Januari.
Bibit siklon ini berpotensi membawa dampak cuaca buruk berupa hujan sangat lebat, angin kencang, petir, serta gangguan signifikan terhadap transportasi udara dan laut.
Menanggapi prospek cuaca ekstrem ini, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
“Seluruh kepala daerah harus memastikan kesiapsiagaan yang komprehensif. Sumber daya manusia, relawan, Tagana, hingga unsur penanggulangan bencana harus dalam kondisi siap. Koordinasi lintas sektor wajib diperkuat agar setiap potensi risiko dapat direspons dengan cepat,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur Mirza menekankan bahwa mitigasi harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh hanya dilakukan saat bencana telah terjadi.
Langkah mitigasi preventif wajib dilakukan mulai dari pembersihan drainase, penguatan tebing, pemetaan wilayah rawan, hingga memastikan jalur evakuasi dapat digunakan sewaktu-waktu.
Khusus untuk wilayah rawan banjir dan longsor, Gubernur meminta pemerintah daerah menyiagakan alat berat, memperkuat pemantauan titik kritis, dan memastikan informasi dini sampai ke masyarakat.
“Wilayah rawan longsor harus memiliki alat berat dan petugas siaga. Pemantauan lapangan harus dilakukan intensif untuk mengantisipasi pergerakan tanah. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Terakhir, Gubernur Mirza menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik.
Ia meminta setiap kabupaten/kota mengaktifkan jalur informasi cepat, termasuk menyediakan nomor khusus bencana yang mudah diakses masyarakat, serta memperkuat koordinasi antara perangkat desa/kecamatan dengan BPBDdan aparat keamanan setempat.
