Potensinews.id – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya Kota Palembang, mendapat perhatian serius dari pelaku usaha transportasi dan logistik.
Direktur Utama PT Multi Ekspres Transindo, H. Chairuddin Yusuf, meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan sistem antrean solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Chairuddin menyatakan dukungannya terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi oleh pemerintah. Meski demikian, ia menilai penerapan aturan di lapangan perlu dipilah berdasarkan jenis kendaraan agar tidak melumpuhkan aktivitas distribusi logistik.
Menurutnya, kendaraan niaga ringan maupun mobil penumpang yang sudah mengantongi kode batang (barcode) resmi dari Pertamina, seperti L300, Colt Diesel, Triton, hingga Fortuner diesel, semestinya tidak perlu diwajibkan ikut mengantre panjang.
“Kendaraan-kendaraan ini kan sudah pakai barcode, jadi pengisiannya otomatis terpantau sistem. Mereka tidak akan bisa mengisi solar berulang-ulang di SPBU lain dalam waktu bersamaan. Jadi, tidak perlu disamakan antreannya dengan truk-truk besar,” ujar Chairuddin di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Rabu, 1 Juli 2026.
Chairuddin membeberkan bahwa kondisi di lapangan saat ini sangat membebani para sopir angkutan barang. Armada distribusi miliknya kerap terpaksa mengantre hingga larut malam setelah seharian penuh bekerja mengantarkan barang keliling daerah.
“Sopir kami butuh solar setiap hari. Kalau dari pagi sampai sore sudah lelah bekerja, lalu malamnya masih harus mengantre berjam-jam di SPBU, fisik mereka pasti drop dan mengganggu pekerjaan esok harinya,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pengaturan antrean ketat difokuskan pada kendaraan berat seperti jenis fuso dan tronton. Sementara untuk armada logistik ringan yang sudah tertib sistem digital, diberikan kelancaran akses pengisian.
Sebagai solusi jangka panjang, Chairuddin menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama dan berdiskusi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang.
“Saya siap berdiskusi dengan gubernur atau wali kota untuk memberikan masukan dari kacamata pelaku usaha angkutan. Harapannya, ada solusi terbaik agar distribusi BBM tetap tepat sasaran tanpa mengorbankan kelancaran roda ekonomi masyarakat,” pungkas Chairuddin.
