Potensinews.id – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan mengusung tema “Sinergi Forkopimda dalam Mewujudkan Kondusivitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 dengan Budaya Kerja Jalan Lurus” di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, Senin, 6 Juli 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., dan dihadiri Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanggamus yakni Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Tri Nurandi Sinaga, unsur Badan Intelijen Daerah (Binda), Sekretaris Daerah Suaidi, para asisten, kepala OPD, serta kepala bagian di lingkungan Pemkab Tanggamus.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanggamus, Rully Runa Yuda, dalam paparannya menjelaskan bahwa keberadaan Forkopimda bertujuan menciptakan hubungan harmonis antarunsur pimpinan daerah, menyelesaikan persoalan strategis, memperkuat deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini, sekaligus menjaga stabilitas politik, sosial, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, penyaluran bantuan keuangan partai politik, penertiban pasar, pemberantasan rokok ilegal, penertiban tambang ilegal, hingga pengembangan destinasi wisata Pantai Muara Indah.
Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, menegaskan bahwa kondisi politik di Kabupaten Tanggamus secara umum tetap kondusif meski dinamika internal partai politik terus berjalan.
“Kalau bicara politik di Kabupaten Tanggamus, semuanya secara umum berjalan kondusif. Dinamika di internal partai merupakan hal yang wajar, tetapi secara keseluruhan situasi politik tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Agung juga meminta agar setiap program pemerintah daerah benar-benar selaras dengan RPJMD dan visi-misi kepala daerah sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, ia menyoroti penataan pasar maupun penertiban tambang agar selalu dibarengi dengan solusi bagi masyarakat.
“Ketika pemerintah melakukan penertiban, tentu harus diikuti solusi. Pedagang juga harus diberikan sarana dan prasarana sehingga penataan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” katanya.
Kapolres Tanggamus, AKBP Rahmat Sujatmiko, menyampaikan sejumlah isu keamanan yang menjadi perhatian, mulai dari konflik lahan, kondisi Jembatan Way Kandis, kecelakaan lalu lintas, hingga upaya menjaga stabilitas keamanan menjelang berbagai agenda masyarakat. Ia mengungkapkan, penyelesaian konflik lahan dilakukan melalui pendekatan persuasif sembari tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
“Kami terus mengedepankan komunikasi kepada seluruh pihak agar tidak berkembang menjadi konflik sosial. Semua proses hukum berjalan dan kami mengajak masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas agar kondusif,” tegas Rahmat.
Kapolres juga menyampaikan perkembangan program penanaman bawang putih di Kecamatan Ulu Belu yang menjadi bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Sementara itu, Dandim 0424/Tanggamus, Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, memaparkan sejumlah isu strategis daerah sepanjang Januari hingga Juni 2026 berdasarkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah maraknya penyebaran informasi bernuansa SARA dan hoaks di media sosial akibat rendahnya literasi digital masyarakat.
“Masih ditemukan unggahan bernuansa SARA yang berpotensi memicu perpecahan. Karena itu, kami terus mengedukasi masyarakat melalui komunikasi sosial dan penguatan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, Kasi Datun Kejari Tanggamus, Tri Nurandi Sinaga, menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian, di antaranya potensi penyimpangan dana desa, tingginya penyalahgunaan narkotika, konflik agraria, hingga potensi polarisasi sosial pascaagenda politik.
Ia mengatakan Kejaksaan terus mengoptimalkan program Jaga Desa, penyuluhan hukum, serta mendorong pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di Kabupaten Tanggamus. “Kami berharap pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika agar penanganan korban penyalahgunaan narkoba menjadi lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Binda Tanggamus, Fadil, mengungkapkan adanya sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi. Potensi tersebut mulai dari penyebaran paham khilafah melalui komunitas terselubung, dinamika pergerakan mahasiswa, konflik satwa liar dengan masyarakat, aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan, hingga peredaran senjata api ilegal yang diduga berkaitan dengan maraknya kasus begal.
Sekretaris Daerah Tanggamus, Suaidi, menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus memperkuat koordinasi hingga tingkat Forkopimcam agar setiap persoalan sosial dapat diantisipasi sejak dini.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, menegaskan bahwa seluruh persoalan akan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk persoalan tambang rakyat. Menurutnya, pemerintah harus mampu membedakan aktivitas masyarakat untuk kebutuhan pribadi dengan kegiatan yang bersifat komersial.
“Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi tentu ada batasannya. Kalau sudah bersifat komersial dan melanggar aturan, tentu harus ditindak sesuai ketentuan. Semua ini akan kita pelajari bersama agar ada solusi yang berpihak kepada masyarakat namun tetap sesuai aturan,” tegas Bupati.
Ia berharap sinergi seluruh unsur Forkopimda terus diperkuat sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
