Potensinews.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak para pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis dan memperoleh keuntungan di Provinsi Lampung untuk menunaikan kewajiban perpajakan di daerah. Menurutnya, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri kegiatan Tax Gathering yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Rabu, 17 Juni 2026.
“Pajak yang dibayarkan di Lampung akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Karena itu kami berharap para pelaku usaha yang tumbuh dan berkembang di Lampung juga memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini,” ujar Gubernur Mirza.
Kegiatan Tax Gathering tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, ratusan wajib pajak, serta para pelaku usaha. Forum tersebut menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pemaparannya, Gubernur menjelaskan bahwa kondisi perekonomian Lampung menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung mencapai Rp523,8 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp480 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 tercatat sebesar 5,28 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Lampung terus bergerak produktif dan menunjukkan ketahanan yang baik.
Menurut Gubernur, posisi geografis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera memberikan keuntungan strategis dalam mendorong perdagangan dan investasi. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, dan Pelabuhan Bakauheni menjadi faktor penting yang memperkuat konektivitas dan distribusi barang.
Ia menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung saat ini masih ditopang oleh tiga sektor utama, yakni pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penyumbang terbesar terhadap PDRB daerah.
Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 26,90 persen terhadap PDRB atau setara sekitar Rp150 triliun. Sementara sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,11 persen, sedangkan sektor perdagangan menyumbang sekitar 12 persen.
Gubernur juga menyoroti sejumlah komoditas unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi Lampung. Produksi ubi kayu mencapai sekitar 7,5 juta ton atau sekitar 70 persen dari total produksi nasional, menjadikan Lampung sebagai sentra utama komoditas tersebut di Indonesia.
Di sektor pangan, produksi padi Lampung pada 2025 mencapai 3,25 juta ton atau meningkat sekitar 500 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan indeks pertanaman untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Komoditas jagung juga menunjukkan potensi besar dengan produksi mencapai sekitar 1,25 juta ton. Selain itu, Lampung dikenal sebagai daerah penghasil nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kakao, kelapa sawit, serta berbagai komoditas peternakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Meski mencatat pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, Gubernur Mirza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian bersama. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Berbagai program terus dilakukan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan guna memperkuat daya saing masyarakat Lampung.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kepatuhan perpajakan menjadi instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi tren peningkatan kepatuhan wajib pajak di Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan.
Gubernur juga mengungkapkan adanya indikator positif berupa peningkatan pembelian kendaraan bermotor baru yang mencapai sekitar 29 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi itu menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin kuat seiring membaiknya aktivitas ekonomi daerah.
“Pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar kemajuan daerah dapat dirasakan secara merata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menyampaikan apresiasi atas meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Lampung. Menurutnya, tingkat kepatuhan perpajakan meningkat dari sekitar 44 persen menjadi 66 hingga 69 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Sigit menegaskan bahwa pajak memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik lainnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan wajib pajak perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Melalui penguatan kepatuhan perpajakan dan peningkatan kontribusi dunia usaha, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kapasitas pembangunan daerah akan semakin kuat. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan.
